"Karena infrastruktur pedesaan di Kalsel, seperti jalan-jalan desa, belakangan ini banyak yang rusak dan bisa mengganggu usaha pertanian serta roda perekonomian masyarakat setempat," ungkapnya saat berada di Banjarmasin, Kamis.
Dia mencontohkan infrastruktur pedesaan di Kabupaten Tanah Laut (Tala). Wakil rakyat dari PDI-P tersebut meninjau beberapa kecamatan di kabupaten wilayah timur Kalsel itu, di antaranya Kecamatan Batu Ampar.
Anggota Komisi IV DPR-RI yang juga membidangi pertanian itu berada di Kalsel untuk mengisi masa reses guna menyerap aspirasi rakyat/konstituen yang merupakan asal daerah pemilihannya.
Mantan Wakil Ketua DPRD Kalsel dua periode (1999 - 2004 dan 2004 - 2009) itu maklum bahwa untuk pembangunan ataupun perbaikan dan peningkatan infrastruktur pedesaan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah setempat.
Tapi mengingat anggaran daerah yang terbatas atau boleh dikatakan minim, maka pemerintah pusat juga harus turun tangan mengatasi permasalahan pedesaan tersebut, saran mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI-P Kalsel itu.
"Saya berharap bagaimana cara agar pemerintah pusat menaruh perhatian terhadap infrastruktur dan permasalahan pedesaan lainnya," pinta mantan aktivis mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin tersebut.
Dalam kegiatan resesnya di "Bumi Tuntung Pandang" Tala, mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut juga menerima keluhan warga masyarakat setempat, seperti masalah lahan usaha pertanian mereka yang relatif kecil dan tak bisa berkembang.
"Tidak bisanya mengembangan lahan usaha pertanian tersebut karena sejumlah lahan yang kelihatannya menganggur, ternyata sudah dikuasai perusahaan dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU)," ungkapnya mengutip keterangan warga Tala.
"Oleh sebab itu, sebagai wakil rakyat saya akan membicarakan dengan teman-teman anggota DPR-RI, khususnya sesama anggota Komisi IV, bagaimana cara untuk menindak lanjuti aspirasi tersebut," demikian Bachruddin. (SHN/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
