Kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap perekonomian 54 persen 2022

Kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap perekonomian 54 persen 2022

Pekerja pabrik sepatu PT Changsin Reksa Jaya berjalan keluar pabrik di Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo berharap Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja swasta dan honorer dapat mendongkrak konsumsi rumah tangga sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. ANTARA FOTO/Candra Yanuarsyah/agr/hp.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2022 akan didorong pola aktivitas dan mobilitas masyarakat yang lebih baik pascapemulihan dari eskalasi pandemi COVID-19 baik di tahun 2020 maupun 2021.
Jakarta (ANTARA) - Kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap perekonomian pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 54 persen atau tumbuh ke level normal yang mencapai 5,0-5,3 persen, meningkat dibanding kisaran 2,2 persen-2,8 persen semester II 2021.

"Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2022 akan didorong pola aktivitas dan mobilitas masyarakat yang lebih baik pascapemulihan dari eskalasi pandemi COVID-19 baik di tahun 2020 maupun 2021,” demikian Buku II Nota Keuangan RAPBN 2022, yang dikutip di Jakarta, Selasa.

Disebutkan, keberhasilan pengendalian pandemi akan mendorong tingkat kepercayaan masyarakat dalam beraktivitas sebagaimana dilakukan sebelum pandemi.

Baca juga: Bappenas paparkan belanja 7 Prioritas Nasional 2022, pulihkan ekonomi

Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah dalam memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan juga menjadi faktor penting dalam mendorong kinerja konsumsi masyarakat.

Penguatan program perlindungan sosial akan dijalankan dengan integrasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, serta sinergi program yang relevan, termasuk program subsidi bagi masyarakat.

Lebih jauh, stabilitas inflasi yang terkendali pada rentang 3 ± 1 persen secara berkelanjutan juga turut mendukung menjaga daya beli masyarakat.

Momentum pemulihan ekonomi yang kuat dan merata pada semester I tahun 2021 perlu terus dijaga, meskipun perlu antisipatif terhadap ketidakpastian yang tinggi akibat eskalasi kasus COVID-19. Sejak pertengahan Juni 2021, perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan akibat munculnya varian Delta yang menyebar sangat cepat.

Baca juga: Sri Mulyani: Perlu kerja keras capai target 5,5 persen pada 2022

Pemerintah merespons cepat dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 di berbagai wilayah, di mana kebijakan tersebut merupakan upaya nyata Pemerintah dalam memprioritaskan penanganan pandemi demi menyelamatkan masyarakat Indonesia.

Selain kebijakan PPKM, Pemerintah juga terus menggencarkan program vaksinasi yang akan terus diakselerasi dan ditargetkan menjangkau populasi secara luas di akhir tahun 2021. Efektivitas kebijakan pengendalian pandemi menjadi kunci atas keberlanjutan pemulihan ekonomi di semester II tahun 2021.

Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Ini sebab pertumbuhan ekonomi Papua tertinggi nasional pada Q3 2021

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar