"Dirjen Pemasaran Kemebudpar Dr Sapta Nirwandar mendukung penuh `Sail Morotai 2012`, yang diawali dengan kunjungan kerja ke Morotai, akhir 2010 untuk semiloka visi Malut2020 dan Morotai 2015, serta strategi promosi wisata bahari untuk `Sail Morotai 2012`," kata Direktur Eksekutif "Maluku Utara Crisis Center" (MCC) Ir Muhammad M Banapon, MSi kepada ANTARA di Bogor, Senin.
Ia menjelaskan, dalam pertemuan antara dirinya dengan Dirjen Pemasaran Kemenbudpar pada awal November 2010 di Jakarta, MCC digandeng sebagai mitra program kerja sama bagi sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan "Sail Morotai 2012" itu.
MCC adalah lembaga konsultan dan kajian yang mengawal proses Kabupaten Morotai, Maluku Utara menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK), dan berjuang bersama Pemkab Pulau Morotai dan Pemerintah Provinsi Malut mewujudkan daerah itu menjadi KEK.
Menurut Ama, panggilan karib Muhammad Banapon, selain semiloka, sejumlah kegiatan lain juga sedang dipersiapkan oleh Ditjen Pemasaran Kemenbudpar, seperti persiapan pembuatan film dokumenter (history of Morotai), kerja sama dengan Christine Hakim sebagai duta Dana Anak PBB (Unicef), dan pembuatan buku "Morotai: Mutiara di Bibir Pasifik yang Terlupakan".
Selain itu, kata master ekonomi kelautan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) itu, juga kerja sama untuk melakukan survei "spot diving" di Morotai, kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Morotai untuk pelaksanaan festival bahari "Bumi Moro",
sebagai ajang pemasaran dan promosi awal nasional maupun international untuk dukungan bagi "Sail Morotai 2012".
Di samping itu, juga sedang disiapkan kerja sama dengan koran Nikkei Inc Jepang untuk promosi "Sail Morotai" di Jepang dan internasional, khususnya "wreck diving" (pesawat dan kapal tenggalam bekas Perang Dunia II.
Sementara itu, atas sejumlah upaya yang kini sedang disiapkan itu, Bupati Morotai Sukemi Sahab kembali menegaskan tekad bahwa pemerintah daerah sangat mendukung kerja sama dimaksud, khusus kesiapan di daerah.
Bupati Morotai Sukemi Sahab juga menegaskan bahwa seperti pernah disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat meresmikan perpindahan ibu kota Provinsi Malut, Ternate, ke Sofifi di Pulau
Halmahera, kegiatan "Sail Morotai" akan dilaksanakan di Morotai.
Untuk itu, Pemkab Morotai membutuhkan bantuan dan dukungan penuh dari Pemprov Malut, dan juga pemerintah pusat guna menyiapkan segala
sesuatunya bagi pelaksanaan program "Sail Morotai" 2012 itu.
Ia menambahkan, Kabupaten Pulau Morotai, Malut direncanakan pada akhir 2010 bisa ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi kawasan
ekonomi khusus (KEK).
"Insya Allah, dengan segala perjuangan yang telah kita lakukan dengan bantuan pemerintah pusat dan DPR serta semua pihak terkait, Kabupaten Pulau Morotai bisa menjadi KEK," katanya.
Menurut Sukemi Sahab, perjuangan Kabupaten Pulau Morotai agar dapat ditetapkan pemerintah pusat sebagai KEK, tidak lain adalah upaya untuk memaksimalkan pengelolaan sumberdaya kelautan di daerah itu yang potensi ekonominya sangat besar.
Selain itu, sebagai kabupaten baru pemekaran dari kabupaten sebelumnya Halmahera Utara, Morotai ingin segera mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan bantuan pemerintah pusat, di antaranya melalui penetapan KEK itu.
Tentu saja, kata dia, untuk menjadi KEK dibutuhkan kerja keras semua pihak, danPemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai mengharapkan adanya "sharing" dengan Pemerintah Provinsi Malut, dan juga yang paling dominan adalah bantuan pemerintah pusat.
"Tentu, Pemkab Pulau Morotai membutuhkan `sharing` pembiayaan dari Pemprov Malut, terlebih dari pemerintah pusat, sehingga KEK memang bisa segera memacu pembangunan, yang pada gilirannya bisa menyejahterakan masyarakat," katanya.(*)
(A035/N002/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
