"Pengembangan jasa labuh jangkar juga mendapat dukungan dari KPK agar pungutan itu dilanjutkan, karena dari berbagai aspek hukum tak ada yang menyalahi aturan," kata Ansar di Tanjungpinang, Jumat.
Ansar juga sudah merubah Peraturan Gubernur (Pergub), di mana tarif jasa labuh jangkar yang semula Rp700/GT per masa diturunkan menjadi Rp300/GT per masa.
Hal itu dia lakukan agar tarif jasa labuh jangkar di daerah tersebut bisa bersaing dengan Johor, Malaysia yang notabanelebih murah.
"Kepri punya potensi labuh jangkar yang besar, salah satunya kawasan Berakit, Kabupaten Bintan. Itu yang kita gesa terus ke pemerintah pusat," ucap Ansar.
Politisi Golkar itu pun sudah meminta BUMD Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Kepri mencari investor dengan jaringan kapal yang banyak agar berlabuh di perairan setempat.
Ia menyampaikan sektor jasa labuh jangkar akan menambah pendapatan asli daerah (PAD) di tengah merosotnya ekonomi dampak dari pandemi COVID-19.
"Tahun ini kita targetkan pendapatan labuh jangkar Rp200 miliar. Sebenarnya sudah mulai dipungut, tapi realisasi masih jauh dari target," ungkap Ansar.
Pemerintah daerah berpotensi melakukan pengujian yudisial menyangkut kewenangan tata kelola labuh jangkar ini.
Terlebih lagi perjuangan panjang sudah ditempuh Pemprov Kepri guna mendapatkan haknya itu, mulai dari sidang non ligitasi, keterlibatan tim asistensi, legal opinion Kejaksaan Tinggi Kepri, hingga saran dan tanggap Ombudsman.
"Semua proses sudah kita lalui, tapi pemerintah pusat tampaknya masih tarik ulur menyangkut kewenangan pengelolaan labuh jangkar ini," katanya.
Baca juga: Kepri mulai pungut jasa labuh jangkar di Selat Malaka
Baca juga: Pendapatan sektor jasa labuh jangkar masih nihil dipertanyakan Dewan
Pewarta: Ogen
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2021
