"Semua warga memiliki hak yang sama untuk menjalanan perintah agamanya, dan sama sekali tidak ada pengekangan di sana," kata Kementerin Luar Negeri Mesir, Sabtu.
Dalam laporan tahunan itu mengeritik ihwal kebebasan beragama di Mesir dan menuduh pemerintah melanggar hak-hak minoritas.
"Di sana (Mesir) terus terjadi diskriminasi terhadap kelompok-minoritas dan ketegangan sektarian dalam masyarakat, dan beberapa kelompok agama dan aktivis melaporkan bahwa semakin meningkatnya ketegangan sektarian," katanya.
Di sisi lain, Mesir juga menuduh AS berusaha mencampuri urusan dalam negerinya.
"Sesungguhnya sikap terbaru pemerintah AS dalam usaha mencampuri urusan dalam negeri itu sangat memprihatinkan dan harus ditolak," demikian Kementerian Dalam Negeri Mesir.
Sebelumnya dilaporkan bahwa beberapa pejabat tinggi AS menerima kelompok anti-pemerintah Mesir yang menamakan diri "Kelompok Kerja Mesir", dan mereka mendiskusikan masalah-masalah yang bertalian dengan urusan dalam negeri Mesir.
Kelompok tersebut beranggotakan orang-orang asal Mesir berwarga negara AS yang disebut-sebut bergabung dengan oposisi Mesir untuk melawan pemerintah.
"Mesir menolak upaya asing termasuk AS, yang ingin mencampuri urusan dalam negeri dengan dalih apapun," katanya.
Kementerian Luar Negeri Mesir menilai, kelompok yang menamakan diri "Kelompok Kerja Mesir" itu sesungguhnya tidak mengetahui Mesir secara mendalam karena mereka mengetahuinya hanya lewat membaca beberapa laporan dan menemui secara singkat segelintir orang Mesir lalu menyimpulkan mengenai masalah dalam negeri seperti pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Disebutkan pula bahwa kelompok-kelompok serupa juga melakukan gerakan-gerakan yang dapat mengacaukan stabilitas di kawasan Timur Tengah secara keseluruhan.
(M043/H-AK/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
