counter

Jakarta Alami Degradasi Lingkungan

Jakarta Alami Degradasi Lingkungan

Depok (ANTARA News) - Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto menegaskan dalam tiga dekade terakhir, Jakarta mengalami degradasi kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh urbanisasi yang pesat.

"Dampaknya dapat dikenali empat aspek yaitu aspek lingkungan, aspek infrastruktur, aspek sosial, dan aspek tata kelola," kata Djoko, dalam sambutannya pada acara seminar nasional Keberlanjutan Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara dan Kota Pusat Pemerintah, di Pusat Studi Jepang, Kampus UI Depok, Rabu.

Ia menjelaskan aspek lingkungan, banjir dan genangan adalah bencana banjir rutin setiap tahun, bahkan diantaranya berskala besar. Seperti yang terjadi pada 1979, 1996, 2002, dan 2007.

Selain itu kata dia adalah kelangkaan sumber air bersih akibat penurunan kualitas yang signifikan, waduk dan situ mulai tercemar berat sebesar 83 persen, sedangkan 17 persen tercemar sedang.

Djoko mengatakan dari aspek tata kelola kerjasama antar daerah dalam kerangka kawasan metropolitan hingga kini juga masih belum efektif.

"Masing-masing daerah masih belum mampu bersinergi sehingga diperlukan koordinasi yang efktif dalam perencanaan, pemrograman hingga implementasi program pembangunan," katanya.

Menurut dia, kepemimpinan kolektif pada tingkat metropolitan kurang berjalan sebagaimana yang diharapkan sehingga Jakarta dan sekitarnya belum mampu berkembang secara matang berdasarkan sartu visi jangka panjang.

Untuk menangani permasalahan Jakarta ada tiga skenario yaitu pertama melakukan revitalisasi, artinya ibukota tetap di Jakarta namun dengan pilihan kebijakan untuk menata, membenahi dan memperbaiki berbagai persoalan Jakarta,berdasarkan rencana tata ruang wilayah DKI Jakarta dan RTRW kabupaten atau kota sekitarnya dalam satu kesatuan eco-region yang telah termuat dalam Rencana Tata Ruang Jabodetabekjur.

Skenario kedua yaitu pusat pemerintahan dipisahkan dari ibukota negara. Jakarta akan tetap berfungsi sebagai ibukota negara dengan mengutamakan faktor historisnya, namun pusat pemerintahan akan dipindahkan kelokasi baru.

"Untuk itu perlu dipertimbangkan faktor jarak Jakarta dengan pusat pemerintahan baru," ujarnya.

Sedangkan untuk skenario ketiga adalah membangun ibukota negara termasuk pusat pemerintahan yang baru di luar wilayah Jakarta, sedangkan Jakarta dijadikan sebagai pusat bisnis.

Skenario tersebut katanya memerlukan strategi perencanaan yang lebih menyeluruh serta perkiraan biaya yang lebih besar.

Solusi membangun ibukota nagara sekaligus pusat pemerintahan secara bersamaan telah berhasil dilakukan, misalnya oleh Australia dengan membangun Canberra, Amerika Serikat dengan Washington dan Belanda dengan Den Haag.
(ANT/A024)

Rp 600 M untuk Sodetan Ciliwung

Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2010

Komentar