Korea Selatan sedang mempertimbangkan dukungan apa yang akan diperoleh dari kedua negara sebelum memutuskan apakah akan membawa serangan Selasa lalu (23/11) itu ke Dewan Keamanan PBB.
Kedua negara itu memiliki hak veto sebagai anggota tetap Dewan Keamanan dan memiliki hubungan dekat dengan Korea Utara dibandingkan negara-negara besar lainnya.
Awal tahun ini, China memblokir seluruh upaya Korea Selatan dan negara-negara lain untuk mengamankan kutukan PBB terhadap Korea Utara atas insiden tenggelamnya salah satu kapal perang Seoul, Cheonan.
"Mengingat proses tanggapan pada kasus Cheonan maka dukungan China dan dukungan Rusia sangat penting," kata Menteri Luar Negeri Kim Sung-Hwan dalam pidatonya yang dibaca oleh seorang pejabat senior kementerian dalam pertemuan panel penasehat.
Korea Selatan, mengutip penyelidikan multinasional, mengatakan Korea Utara menenggelamkan kapal perang itu dengan torpedo, sebuah tuduhan yang disangkal Korea Utara. Sebuah pernyataan PBB mengutuk serangan itu tanpa mengatakan siapa yang harus disalahkan.
China tidak begitu jauh bergabung dengan kekuatan dunia lainnya dalam menyalahkan Utara atas serangannya, yang menewaskan empat orang.
Kim mengatakan itu adalah untuk pertama kalinya Korea Utara telah menyerang kawasan sipil di Korea Selatan sejak perang 1950-1953.
"Ini tidak dapat ditolerir. Kami akan menanganinya dengan tegas," katanya.
Serangan itu terjadi sehari setelah pengungkapan bahwa Korea Utara tampaknya memiliki pabrik pengayaan uranium --memberi negara itu cara potensial kedua untuk membangun bom atom selain dengan program plutoniumnya.
Kim mengatakan bahwa program baru tersebut harus menjadi bagian dari diskusi jika perundingan enam negara mengenai pelucutan senjata nuklir yang telah macet dipulihkan.
"Pemerintah akan mencari solusi yang komprehensif bagi seluruh program nuklir Korea Utara, termasuk program pengayaan uranium, jika perundingan enam negara dipulihkan kembali di masa mendatang," katanya sebagaimana dikutip kantor berita Yonhap.
Sebelumnya Kamis Kim berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton untuk membahas serangan itu dan program pengayaan uranium. Mereka setuju untuk bekerja sama guna mengatasi ketegangan, kata kementerian tersebut.(*)
(Uu.G003/B002/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
