"Kami meminta aparat kepolisian dan pemerintah daerah memperketat pengawasan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) agar tidak terjadi penyelewengan yang mengakibatkan kelangkaan BBM," kata Koordinator Walhi Babel, Yudho H Marhoed di Pangkalpinang, Minggu.
Ia mengatakan, antrean panjang dan sulitnya mendapatkan BBM di SPBU karena kurang maksimalnya aparat melakukan pengawasan dalam pendistribusian dan penjualan BBM di SPBU.
"Kita mengetahui, rata-rata warga Babel mengantungkan hidupnya dengan mencari bijih timah yang saat ini harganya mencapai Rp100 ribu lebih per kilogram.
"Saat harga bijih timah mengalami kenaikan yang cukup tinggi sering diikuti sulitnya mendapatkan BBM di SPBU karena warga melakukan aksi borong dan disinyalir ada penyelewengan pendistribusian BBM kepada industri/pengusaha yang bergerak di pertambangan," ujarnya.
Menurut dia, maraknya tambang-tambang ilegal memperparah kerusakan lingkungan di darat maupun laut.
"Saat ini kerusakan lingkungan sudah cukup mengkuatirkan dan diperlukan tindakan tegas yang berdampak jera kepada perusak-perusak lingkungan tersebut," ujarnya.
Berdasarkan, penelitian Tim Eksplorasi Terumbu Karang Universitas Bangka Belitung, terumbu karang di wilayah Bangka Barat seperti Pantai Tungau Simpang Gong, Kecamatan Simpang Teritip, Pantai Tanjung Ular, Kecamatan Mentok dan Pantai Bembang di Desa Pebuar, Kecamatan Jebus, kondisi karang akibat penambangan tidak bagus lagi meski pantainya cukup indah dan alami.
"Biota-biota laut khas terumbu karang yang beraneka warna dan bentuk tak banyak lagi dijumpai kecuali bulu babi (Diadema sp.) akibat pencemaran penambangan kapal isap, semua karang telah ditutupi oleh sedimen bekas aktivitas penambangan dan karang yang telah ditutupi itu mati secara merata, terutama pada jenis karang keras (hardcoral)," ujarnya.
Selain itu, hutan konservasi Gunung Menumbing di Kabupaten Bangka Barat mengalami kerusakan cukup parah akibat aktivitas penambangan bijih timah.
"Ini menandakan pengawasan aparat dan pemerintah daerah masih lemah dan untuk menekan kerusakan lebih para diperlukan pengawasan yang ketat dan tindakan tegas dari aparat kepolisian dan pemerintah daerah," ujarnya. (ANT-040/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
