"Kunjungan Kepala Negara itu sangat berarti bagi masyarakat Aceh, dengan harapan agar beberapa aturan hukum terkait masalah daerah ini bisa dijadikan sebagai kado akhir tahun 2010 dari Presiden," katanya di Banda Aceh, Senin.
Presiden dan rombongan akan berada di Banda Aceh selama dua hari, dan tiba di kota itu pada Senin (29/11).
Dosen Fakultas Hukum Unsyiah Banda Aceh itu menyebutkan ada empat rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan Perpres terkait Aceh yang hingga kini belum turun, di antaranya tentang RPP kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang dan BPN
"Masalah aturan pelaksana tersebut memang sedang dalam penyusunan di tingkat kementerian terkait, namun kita berharap jangan sampai melewati 2010 untuk disahkan menjadi PP dan Prepres terkait Aceh itu," katanya menambahkan.
Saifuddin juga berharap Kepala Negara segera menyelesaikan Amanat presiden tentang draf mengenai Rancangan Undang Undang Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR) Aceh, sehingga bisa dibahas DPR RI pada Juni 2011.
"Kita berharap masalah pengadilan HAM di Aceh jangan sampai ditunda-tunda lagi," demikian Siafuddin. (*)
A042/S019
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
