Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi, mengatakan, "Pertarungan kepentingan sudah diawali tahun 2010 dalam menyusun revisi UU penyelenggaraan pemilu".
"Berbagai gagasan untuk mencegah politik uang sebagai sumber bencana yang merusak tatanan dan peradaban politik, akan sulit diwujudkan," katanya dalam acara seminar "Outlook Politik dan Ekonomi Indonesia 2011", di Jakarta, Kamis.
Padahal, lanjut dia, tanpa kontrol ketat terhadap keuangan partai dan kandidat akan memproduksi uang haram yang sumbernya tidak jelas, bahkan tidak mustahil para politisi dan pejabat Indonesia di masa yang akan datang dikendalikan oleh para mafia.
Tak hanya itu, prospek politik 2011 dapat diperkirakan pragmatisme dan opurtunisme politik akan semakin menguat, sementara politik keberpihakan para elit kepada rakyat akan semakin melemah sejalan semakin dekatnya Pemilu 2014.
"Para elit akan disibukkan dengan reposisi mencari aliansi politik baru dalam rangka menyusun kepentingan kekuasaan," katanya.
Kristiadi mengatakan, bila kecendrungan tersebut menjadi kenyataan, oligarki dan dinasti politik juga akan semakin menguat dan demokrasi prosedural semakin menjadi sarana para petualang politik untuk berburu kekuasaan.
Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu, lanjut dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tidak boleh larut dalam pragmatisme politik dan harus menegaskan kepemimpinannya, terutama perlu upaya sungguh-sungguh dan keras untuk "menjinakkan" mitra koalisi agar jangan melakukan agenda dan manuver politik.
Selain itu, tambah Kristiadi, Presiden SBY juga mengambil inisiatif untuk menyusun RUU politik yang komprehensif, kohesif dan koheren, sehingga diperlukan politik perundang-undangan yang jelas dan dapat menghasilkan UU yang baik untuk kesejahteraan rakyat.
(ANT/A024)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010
