Dia mengatakan, dana sebesar itu bersumber dari pemerintah pusat.
"Pemerintah pusat melalui program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Ditjen Cipta Karya ini mengucurkan anggaran sebesar Rp3,5 miliar untuk Kota Malang dan pemkot nantinya hanya mengeluarkan dana pendamping saja," tegas Jarot.
Ia mengakui, pembangunan sanitasi masyarakat menjadi suatu kebutuhan mendesak bagi warga perkotaan, apalagi tingkat kepadatan penduduk semakin tinggi dan menjadi persoalan tersendiri terutama pmasalah ketersediaan air bersih.
Persoalan ketersediaan air bersih ini, lanjutnya, menjadi persoalan serius dan harus segera ada solusinya. Sebab, air yang dikonsumsi sudah tidak sehat akibat tercemar bakteri ecoli.
Menurut mantan Kahumas Pemkot Malang itu, kucuran dana PNPM Mandiri itu akan didistribusikan secara merata di 10 titik lokasi padat penduduk yang dibangun pembuangan limbah terpadu. Setiap titik akan mendapatkan anggaran sebesar Rp350 juta.
Kesepuluh lokasi itu di antaranya adalah Kelurahan Tlogomas, Mergosono, Ciptomulyo, Jodipan, Buring, Lesanpuro, Wonokoyo, dan tanjungrejo.
Menyinggung jumlah kepala keluarga yang ditampung dalam satu titik pembuangan limbah kotoran manusia secara terpadu itu Jarot belum bisa menyebutkan, karena saat masih dalam proses penghitungan kapasitas.
"Kami sekarang belum bisa menyebutkan kapasitasnya untuk berapa kepala keluarga di setiap pembuangan terpadu ini, karena prosesnya baru dimulai," ujar Jarot.
Sebelumnya salah seorang pegawai Pemkot Malang yang bertugas di Dinas Kesehatan dan Pertamanan (DKP) Agus Gunarto mendapatkan penghargaan berupa Kalpataru dari Presiden karena konsep pembuangan limbah kotoran manusia terpadu tersebut.
Konsep tersebut sudah diterapkan ketika terjadi tsunami di Aceh dan beberapa lokasi bencana lainnya, bahkan di lingkungan rumahnya di Tlogomas juga sudah menggunakan konsep tersebut.(*)
E009/B013
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
