Jakarta (ANTARA News) - Wahana Lingkungan Hidup menmpertanyakan keikutsertaan perusahaan-perusahaan kayu swasta sebagai anggota delegasi RI pada konferensi perubahan iklim di Cancun, Meksiko, karena kehadiran mereka bisa menimbulkan pertanyaan tentang keseriusan Indonesia dalam program reduksi emisi global.

"Perusahaan-perusahaan itu dimasukkan ke dalam delegasi RI untuk kepentingan mereka sendiri, agar tanaman perkebunan mereka bisa dianggap tanaman yang memberi kontribusi pada pengurangan emisi global," kata Mukri Friatna, Kepala Bidang Advokasi Walhi DI Jakarta, Senin.

Ia menambahkan, kehadiran perusahaan-perusahaan kehutanan di Cancun merupakan upaya melegalisasi tanaman-tanaman perkebunan sebagai tanaman yang berkontribusi pada pengurangan emosi global.

Meski sama-sama menghasilkan oksigen, namun tanaman-tanaman perkebunan tidak dibutuhkan.

"Apa yang dibutuhkan ialah pelestarian hutan sebagai habitat satwa-satwa liar dan berguna bagi keseimbangan ekosistem hutan," kata Friatna seraya menambahkan yang prinsipil adalah soal prioritas meski pada dasarnya semua pohon menghasilkan oksigen.

Walhi sudah mengungkapkan partisipasi perusahaan-perusahaan swasta perkayuan Indonesia dalam konferensi para pihak (COP) ke-16 dari Kerangka Kerja PBB untuk Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC) yang dibuka pada 27 November dan akan berakhir 10 Desember 2010.

Perusahaan-perusahaan swasta Indonesia atau asing yang beroperasi di Indonesia yang disebut Walhi itu adalah PT Sinar Mas, PT Urun Tangan, Sterling Resources and Itochu Corporation.

Walhi juga mengecam besarnya jumlah anggota delegasi Indonesia yang total 164 orang atau yang terbesar dalam konferensi itu, padahal Indonesia mungkin hanya butuh 30-50 orang saja.

Dari segi biaya, Walhi melihat ketidakefisienan karena kalkulasinya biaya kehadiran wakil Indonesia sebanyak itu memerlukan dana hingga lebih Rp10 miliar.

Walhi mendesak DPR melaksankan proses akuntabilitas publik terhadap penggunaan dana sebesar itu untuk keperluan kehadiran delegasi RI di Cancun yang tidak jelas tata aturannya, sehingga memboroskan uang rakyat.

Selain itu, tim negosiasi RI juga dipandang Walhi tidak efesien karena tidak ada koordinasi jelas antar instansi yang dikirimkan ke Cancun

Banyak di antara anggota delegasi yang tidak mengerti alur perjalanan negosiasi sejak awal-awal COP hingga COP ke-16 di Cancun. (*)

KR-VFT/R014/AR09

Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010