Koordinator Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW), Zia Ulhaq, Kamis mengatakan, dalam data temuan MCW, secara rinci kerugian negara di kawasan Malang raya dalam tiga tahun terakhir sangat besar.
Selama tahun 2008, kerugian negara mencapai Rp124,305 miliar, tahun 2009 sebesar Rp53,217 miliar serta pada 2010 sebesar Rp60,177 miliar.
Sedangkan jenis kasusnya, antara lain berupa penyalahgunaan anggaran yang mencapai 16 kasus, "mark up" 2 kasus, "mark down" 1 kasus serta suap 1 kasus.
Sementara pelaku korupsi, mayoritas adalah dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), BUMD, BUMN, akademisi, bupati, kepala sekolah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta anggota dewan.
"Dari total kasus tersebut, 11 kasus masih dalam proses vonis dan 8 kasus macet, sisanya masih belum jelas," katanya.
Ia menjelaskan, sejumlah kasus yang macet tersebut diantaranya seperti kasus P2SEM dengan kerugian negara sebesar Rp210 juta, Mebelair Rp2,9 miliar, Wendit Water Park Rp1 miliar, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp13 miliar, PDAM Rp13,8 miliar, Radio Kanjuruhan Rp1 miliar serta kasus Yayasan Pendidikan Teknologi Turen Rp274,6 juta.
Macetnya kasus tersebut, menurut Zia karena diduga adanya keterlibatan makelar kasus (markus) di balik kasus tersebut, sehingga dalam proses hukumnya selalu ada masalah yang berbelit-belit.
"Untuk itu kami mendesak agar Kejaksaan Agung turun ke Malang untuk menyelidiki keseriusan kejaksaan negeri dalam menangani kasus korupsi yang semakin meningkat itu," katanya.
Selain itu, pihaknya meminta perhatian lebih dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengambil alih seluruh kasus yang berhenti di kejaksaan Malang tersebut, supaya kasus korupsi di kawasan Malang Raya bisa ditekan. (ANT-162/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
