"Sudah hampir Rp13,5 triliun dana KUR telah terserap sampai pertengahan Desember 2010," katanya di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan, angka itu telah melampaui target bawah yang ditetapkan sebesar Rp13 triliun sampai dengan tutup tahun 2010.
Pihaknya berharap dengan terlampauinya target bawah penyaluran KUR tahun 2010, maka target tahun 2011 harus meningkat dengan tingkat pengembalian yang baik.
"Untuk tahun depan kami sedang mewacanakan untuk mendorong perbankan penyalur KUR ditambah," katanya.
Ia mengatakan, pihaknya sedang mengkaji dan mendata satu persatu perbankan dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk dapat menjadi penyalur KUR yang baru di luar 13 BPD yang telah menyalurkan KUR sebelumnya.
Selain BPD, pihaknya mengkaji sejumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berkinerja baik untuk turut serta dicalonkan menjadi bank pelaksana KUR.
"Semakin banyak bank penyalur KUR maka kita harapkan semakin banyak pelaku KUKM yang berkesempatan memanfaatkan program ini," katanya.
Pihaknya bahkan berharap semua BPD di seluruh provinsi di Tanah Air jika telah mampu dan memungkinkan dapat menjadi bank pelaksana KUR.
Tingkat kredit macet (non performing loan/NPL) KUR sampai 31 Oktober 2010 dari 19 bank pelaksana dapat dipertahankan di level 3,81 persen.
Jumlah debitur telah mencapai 3,422 juta dengan rata-rata kredit perdebitur sebesar Rp8,13 juta.
Namun, Menteri Sjarifuddin tidak mengelak bila KUR juga masih terkendala sejumlah permasalahan di antaranya masih adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa KUR merupakan bantuan/hibah pemerintah melalui penjaminan sehingga KUR yang diterima tidak perlu dikembalikan.
Selain itu tingkat suku bunga KUR dinilai masih terlalu tinggi dibandingkan dengan kredit program lainnya sehingga masyarakat masih enggan untuk memanfaatkan KUR secara maksimal.
Sosialisasi KUR kepada masyarakat yang dilakukan instansi pemerintah pusat/daerah maupun bank pelaksana juga dirasakan belum optimal.
Kendala lain adalah masih terbatasnya dan tidak meratanya jaringan kantor bank yang ada di daerah sehingga dapat menimbulkan "lack" dalam penyaluran KUR di beberapa wilayah yang kurang jaringan kantor bank maupun kantor perusahaan penjamin.
Belum adanya persamaan persepsi antara aparat bank pelaksana di tingkat pusat maupun daerah juga masih menjadi masalah yang menimbulkan adanya beda tafsir sehingga penyaluran KUR menjadi terhambat, katanya.
(H016/A035/A038)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
