"Struktur OJK lebih tepat di BI atau seperti model Perancis, Inggris, Jerman, dan Irlandia," kata Batunanggar dalam seminar Reformasi Kebijakan Moneter dan Pengawasan Bank di Indonesia Paska Krisis Global di Jakarta, Kamis.
Ia menyebutkan bahwa berdasar pengalaman selama ini tidak ada struktur pengawasan lembaga keuangan di dunia yang telah teruji dalam mencegah dan menangani krisis.
Menurut dia, struktur pengawasan lembaga keuangan yang optimal di Indonesia harus disesuaikan dengan kondisi Indonesia.
Terdapat tiga opsi struktur pengawas lembaga keuangan. Yaitu pertama OJK di dalam BI dengan memerger pengawas lembaga keuangan non bank (LKNB) ke BI, sedangkan pengawas pasar modal independen, didukung dengan perbaikan governance structure BI untuk menjamin board oversight.
"Ini merupakan opsi paling optimal terutama terintegrasinya fungsi micro prudential, macro prudential dan pengendalian moneter dalam satu atap di BI serta dengan biaya dan risiko paling minimal," katanya.
Opsi kedua, pembentukan otoritas pengawasan LKNB dan otoritas pasar modal independen, sedangkan otoritas pengawas bank tetap di BI. Selanjutnya dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang melakukan oversight dan koordinasi terhadap tiga lembaga pengawas independen itu.
Opsi ketiga, pembentukan OJK di luar BI. Opsi ini berisiko paling tinggi dan berbiaya paling besar.
"Pengalihan pengawasan kepada OJK akan merusak kesinambungan inisiatif peningkatan efektivitas pengawasan bank oleh BI yang telah dan sedang berjalan," katanya.
Lebih parah lagi, lanjut dia, pendirian OJK juga dapat merusak kapasitas pengawas bank yang telah dikembangkan dalam waktu relatif lama.
"Perubahan struktur pengawasan lembaga keuangan tidak menjamin efektivitas pengawasan dan stabilitas sistem keuangan. Tren pasca krisis global adalah memperkuat fungsi pengawasan oleh bank sentral," kata Batunanggar.
(ANT/B010)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2010
