Juru bicara dari Komite Rekonsiliasi Nasional Korut, badan yang bertanggung jawab atas pertukaran non-pemerintah, mencela upaya pemerintah konservatif Korsel sebagai "kampanye pencorengan".
Korsel bulan ini meluncurkan komite pemeritah, yang dipimpin oleh perdana menteri, akan menyelidiki laporan penculikan selama perang 1950-53 dan mencari cara repatriasi.
Tidak ada estimasi resmi Korsel mengenai jumlah yang terlibat.
Korut menyangkal menahan siapa pun secara paksa.
"Ini merupakan provokasi politik kejam lain dan keributan tak dapat dimaafkan atas perlawan terhadap DPRK (Korut)," kata juru bicara Korut yang dikutip oleh kantor berita resmi.
Pihak berwenang Korsel sebaiknya segera menghentikan kebohongan konyol tersebut, mengingat tipu rendah semacam itu hanya akan membuat halangan dalam menyelesaikan masalah keluarga yang terpisah, kata juru bicara.
Setelah setahun diberhentikan kedua pihak mengadakan program reuni sementara pada akhir Oktober untuk keluarga terpisah sejak perang.
Korsel mendesak agar menjadikan reuni sebagai kegiatan reguler, sementara Korut meminta bahan makanan dan pupuk dalam jumlah besar sebagai gantinya.
Tetapi ketegangan naik tajam setelah penembakan artileri di pulau perbatasan Korsel pekan lalu, menewaskan empat orang termasuk dua orang sipil.
Seoul mencela Pyongyang atas "kekejaman tak berprikemanusiaan", menghentikan pembicaraan Palang Merah mengenai persiapan untuk reuni lebih sering dan menghentikan bantuan makanan kepada negara tetangganya.(*)
AFP/KR-IFB/H-AK
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
