"Saya menilai, Pemda setempat seperti Pemkab Probolinggo dan Pemkab Pasuruan kurang perhatian, terhadap bencana yang sedang terjadi. Mereka cenderung bersifat pasif dan menunggu intruksi dari pusat, sehingga hampir tidak ada program untuk kebutuhan masyarakatnya, keculai evakuasi dan pengungsian," katanya di Jakarta, kemarin.
Untuk bagian Vulkanologi saja, kata Ingrid, perhatian yang diberikan Pemkab setempat sungguh memprihatinkan. Padahal, bagian Vulkanologi ini, sangat dibutuhkan untuk memantau dan memberikan informasi kepada publik.
"Sekarang bagaimana bagian Vulkanologi ini bisa bekerja maksimal, kalau perhatian terhadap pemberikan fasilitas pokok saja tidak ada. Bayangkan, bagian Vulkanologi, kondisi Genset (alat pembangkit listrik) kadang hidup, kadang mati," kata anggota Komisi VIII DPR itu.
Bahkan, para anggota Komisi VIII pun harus rela merogoh uang dari koceknya sendiri, demi menyediakan fasilitas transportasi kepada bagian tersebut. "Dengan jarak antara yang satu dengan yang lainnya jauh, tidak mungkin kalau mereka (bagian Vulkanologi) harus berlari. Makanya kami berinisiatif untuk membelikan sepeda motor," jelas Ingrid.
Hal lain yang juga mengecewakan, lanjut Ingrid, etika yang ditunjukkan oleh kepala daerah setempat. Karena saat komisinya mengunjungi wilayah tersebut, Bupati/Wali Kota, tidak pernah menunjukkan batang hidungnya. Pihak yang menyambutnya, katanya, hanya setingkat wakil atau pejabat pemda.
"Kami bukan ingin dihormati, tapi berkomunikasi dengan kepala daerah tersebut sangat penting. Karena kami ingin tahu, apa saja yang sudah diperbuatnya, program apa yang telah disiapkan dan bagaimana tekhnisnya," kata isteri Menkop dan UKM Syarief Hasan itu.
Padahal, salah satu peran DPR selain melakukan pengawasan adalah menyetujui anggaran, salah satunya untuk korban bencana. Karena itu, kalau sikap Pemda tetap begini, katanya, bisa saja DPR nanti mengusulkan untuk tidak mencairkan anggaran bencana untuk daerah tersebut.
"Dalam mencairkan anggaran, kami terlebih dahulu melihat urgensi dan kebutuhannya untuk apa. Sekarang kalau kita tidak tahu program yang dibuat mereka seperti apa, bagaimana kita mau mencairkan anggaran," jelasnya.
Anggota Kaukus Perempuan Parlemen ini mengingatkan, sebaiknya mulai dari sekarang Kepala Daerah sudah membuat program dan memperbaiki data kependudukan. Salah satu program yang terpenting, menurutnya program perbaikan ekonomi pascabencana.
"Jangan cuma menunggu instruksi dari pusat saja, tapi siapkan sendiri. Karena pusat tidak tahu kebutuhan daerah, kalau daerah tidak memberi tahunya," demikian Ingrid Kansil.(*)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
