Pemda diminta percepat vaksinasi pendidik dukung PTM

Pemda diminta percepat vaksinasi pendidik dukung PTM

Menteri Komunikasi dan Informatikan Johnny G. Plate. ANTARA/HO-Kemkominfo/am.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Kesehatan mendorong pemerintah daerah mempercepat program vaksinasi COVID-19 untuk pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM).

Menanggapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menegaskan bahwa pemerintah mengimbau pemda untuk menuntaskan vaksinasi pendidik dan tenaga pendidik (PTK) serta mendorong pelaksanaan PTM terbatas.

"Vaksinasi PTK bukan penentu boleh tidaknya sekolah melakukan PTM terbatas. Penentu utamanya adalah level PPKM yang diterapkan di wilayah sekolah tersebut. Orang tua tetap berhak menjadi penentu metode pembelajaran terbaik bagi anaknya," ujarnya dalam pernyataan pers, Kamis. 

Menurut Menkominfo, sekolah yang berada di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1 sampai 3 dibolehkan untuk melakukan PTM terbatas. Adapun, sekolah yang sudah melakukan vaksinasi terhadap pendidik dan tenaga pendidiknya wajib menawarkan PTM terbatas sebagai alternatif Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Menkominfo menjelaskan, sampai saat ini, baru 40 persen satuan pendidikan di daerah dengan PPKM level 1, 2, dan 3, yang telah menyelenggarakan PTM terbatas. Padahal, ada 95 persen satuan pendidikan yang sebenarnya bisa menjalankan PTM terbatas.

Lebih lanjut, Menkominfo Johnny mengatakan bahwa dari target sekitar 5,5 juta jiwa guru dan tenaga kependidikan, baru Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta yang angka ketuntasan vaksinasinya mencapai lebih dari 90 persen, sedangkan provinsi lain jauh berada di bawah.

Johnny mengatakan, pemerintah pusat membutuhkan dukungan pemerintah daerah agar sekolah bisa segera menerapkan PTM terbatas sesuai dengan SKB Empat Menteri. PTM terbatas sangat penting karena PJJ yang berkepanjangan bisa berdampak dampak negatif untuk anak-anak Indonesia.

“PJJ yang berkepanjangan bisa berimbas pada putus putus sekolah, penurunan capaian pembelajaran, dan kesehatan mental serta psikis anak-anak. Dalam jangka panjang, risiko bagi anak-anak Indonesia bisa lebih besar dibandingkan risiko kesehatan," katanya menambahkan.

Baca juga: Pemerintah ingatkan warga positif COVID-19 jangan nekat ke tempat umum

Baca juga: Pemerintah galang sinergi untuk memaksimalkan manfaat 5G

Baca juga: Kominfo persiapkan infrastruktur TIK jelang Presidensi G20 Indonesia

Pewarta: Suryanto
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Menkominfo ambil langkah tegas berantas pinjol ilegal

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar