Jakarta (ANTARA News) - Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan, berdasarkan hasil survei yang dilakukannya menyebutkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus menurun.

"Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden SBY terus menurun. Pada Juli 2009 lalu tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja SBY sekitar 85 persen, namun hingga Desember 2010 hanya 63 persen," kata Direktur LSI Dodi Ambardi saat merilis hasil surveinya tentang "Evaluasi Publik Terhadap Kinerje Pemerintah 2010" di Kantor LSI Jakarta, Kamis.

Menurut dia, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja SBY itu menurun sejak November 2009 hingga Oktober 2010 yang mencapai 62 persen, namun pada Desember 2010 naik sekitar satu persen menjadi 63 persen.

Sementara tingkat kepuasan responden terhadap kinerja Wakil Presiden Boediono berdasarkan hasil suveri yang dilakukan LSI pada 18-30 Desember 2010 dengan jumlah responden sebanyak 1.229 orang melalui wawancara tatap muka dan tingkat eror sekitar tiga persen itu hanya 52 persen.

"Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Boediono fluktuatif (naik turun) di kisaran 49-53 persen," katanya.

Dodi mengatakan, naik dan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja SBY berhubungan erat dengan kondisi ekonomi, politik dan hukum, sementara dengan kondisi keamanan kurang erat hubungannya.

"Menurunnya kepuasan publik terhadap kinerja SBY karena kondisi politik, penegakan hukum dan ekonomi pada 2010 lalu lebih buruk dibandingkan tahun 2009 lalu," katanya.

Ia mencontohkan, di bidang ekonomi sekitar 63 persen masyarakat menilai baik kinerja pemerintah dalam menjamin tersedianya barang kebutuhan pokok sehari-hari, namun kemampuan menjaga barang kebutuhan pokok itu tak bisa diimbangi dengan kemampuan menjaga harga barang.

"Skor terendah ditunjukkan kepada kinerja pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi, misalnya menjaga harga barang terkendali dan terjangkau masyarakat umum, masyarakat menilai buruk, hanya 35 persen yang menilai baik," jelasnya.

Ia menambahkan, evaluasi publik atas kinerja pemerintah untuk penyediaan pendidikan dasar (81 persen menyatakan baik), penyediaan pelayanan kesehatan (78 persen menyatakan baik).

Untuk kinerja pemerintah dalam mengendalikan harga barang kebutuhan pokok, mengurangi jumlah orang miskin, pengangguran, hanya sepertiga publik yang menyatakan kinerja pemerintah baik.
(ANT/A024)

Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2011