Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring di Jakarta, Senin, mengatakan pemerintah akan memberlakukan proses hukum kepada RIM apabila tenggat waktu tersebut diabaikan.
"Proses hukum bisa berujung di pencabutan. Dua minggu itu sampai tanggal 21," ujar Tifatul.
Dasar pemerintah untuk memperkarakan RIM apabila mengabaikan tenggat waktu penutupan akses pornografi, menurut dia, adalah UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
Selain meminta penutupan akses pornografi, menurut Tifatul, pemerintah juga meminta RIM agar membuka server di Indonesia sehingga aparat hukum di Indonesia bisa melacak keberadaan pelaku kejahatan khususnya pelaku tindak pidana korupsi.
"Sekarang seluruh operator telekomunikasi di Indonesia sudah mematuhi itu, masa RIM tidak mau mematuhi itu? Saya rasa mereka mau tapi selesaikan segera, jangan ditunda," katanya.
RIM, lanjut dia, tidak berhak mendapatkan keistimewaan karena semua operator telekomunikasi di Indonesia harus mematuhi dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia.
"Tidak ada toleransi. Masa sama dalam negeri kita tegas, masa sama asing tidak boleh?" ujar Tifatul.
Meski sampai saat ini RIM belum memberikan respon dengan alasan pejabat yang berwenang masih berlibur ke Kanada, Tifatul mengatakan pemerintah tetap akan mengatur pertemuan agar pihak RIM bisa bersepakat mengikuti peraturan yang berlaku.
"Presiden sudah bilang harus optimal bekerja. Intinya begini saja, kita ketemu dan mereka datang, dan patuhi kesepakatan itu, jangan dipimpong. Kesepakatannya sudah ada sekitar tujuh atau delapan poin, ya patuhi saja," demikian Tifatul.
(ANT/A024)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2011
