Itu merupakan yang terakhir dari gelombang penculikan yang menghalangi upaya-upaya bantuan di wilayah Sudan yang dilanda konflik tersebut.
"Tiga orang awak helikopter... yang dipekerjakan WFP diculik oleh orang-orang bersenjata... di sebuah landasan udara hari ini," kata juru bicara WFP Amor Almagro.
Kementerian Luar Negeri Bulgaria mengatakan, ketiga orang itu adalah warga negara Bulgaria yang bekerja untuk sebuah perusahaan penerbangan yang dikontrak oleh PBB.
Ketiga orang itu diculik dari landasan udara sekitar 65 kilometer sebelah tenggara el-Geneina, ibukota negara bagian Darfur Barat, kata WFP.
Lebih dari selusin penculikan dengan sasaran pekerja asing dilakukan oleh orang-orang muda yang menuntut uang tebusan sejak 2009.
Orang-orang yang diculik di Darfur biasanya dibebaskan tanpa cedera. Penculikan meningkat karena laporan-laporan bahwa Khartoum membayar uang tebusan, namun pemerintah Sudan membantah berita tersebut.
Keadaan tidak aman dan penculikan di Darfur telah menghalangi apa yang disebut PBB sebagai operasi kemanusiaan besar-besaran dunia di wilayah itu.
Penculikan mulai terjadi di wilayah itu setelah Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Sudan Omar Hassan al-Bashir pada 2009 atas tuduhan kejahatan perang. ICC juga menuduh Bashir melakukan genosida.
Khartoum menolak tuduhan ICC itu dan menyebutnya sebagai konspirasi Barat dan menyalahkan media Barat karena membesar-besarkan konflik Darfur. Lebih dari selusin penculikan terjadi sejak surat perintah pengadilan itu dikeluarkan.
PBB mengatakan, lebih dari 300.000 orang tewas sejak konflik meletus di wilayah Darfur pada 2003, ketika pemberontak etnik minoritas mengangkat senjata melawan pemerintah yang didominasi orang Arab untuk menuntut pembagian lebih besar atas sumber-sumber daya dan kekuasaan. Pemerintah Khartoum menyebut jumlah kematian hanya 10.000.
Maju-mundur proses perdamaian antara kedua pihak berlangsung sejak 2009.
Pemberontak utama Darfur mengadakan dua babak perundingan dengan para pejabat pemerintah Khartoum di Qatar pada Februari dan Mei 2009.
Pada Februari 2009, Gerakan Keadilan dan Persamaan Hak (JEM) menandatangani sebuah perjanjian dengan pemerintah Khartoum mengenai langkah-langkah pembangunan kepercayaan yang bertujuan mencapai perjanjian perdamaian resmi.
Pada Mei 2009, JEM sepakat memulai lagi perundingan dengan Khartoum yang dihentikannya setelah pengadilan internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Presiden Sudan Omar Hassan al-Bashir karena kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan di Darfur, Sudan barat.
Perundingan antara pemerintah Khartoum dan pemberontak Darfur untuk mengatasi konflik itu telah ditunda beberapa kali pada tahun itu.
Perundingan yang dituanrumahahi Qatar itu sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 28 Oktober 2009 namun pertemuan tersebut ditunda sampai 16 November 2009 karena waktunya bertepatan dengan pertemuan puncak Uni Afrika. Jadwal terakhir itu pun ditunda hingga waktu yang belum ditentukan, kata penengah PBB dan Uni Afrika.
Kegagalan perundingan telah mengarah pada peningkatan kekerasan di Darfur.
Bentrokan-bentrokan di wilayah itu menewaskan 221 orang pada Juni 2010, sebagian besar akibat pertikaian antara suku-suku Arab yang bersaing, kata misi penjaga perdamaian PBB dan Uni Afrika (UNAMID).
Pada Mei 2010, hampir 600 orang tewas dalam pertempuran, menurut sebuah dokumen internal UNAMID. (M014/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
