Anggota DPR: Indonesia bisa tularkan sistem PPKM ke negara lain

Anggota DPR: Indonesia bisa tularkan sistem PPKM ke negara lain

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Rahmad Handoyo. ANTARA/HO-Humas DPR RI/am.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai cara Pemerintah Indonesia menangani COVID-19 dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) bisa ditularkan ke negara lain.

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa, menyebutkan penilaiannya itu sebab PPKM efektif menurunkan kasus COVID-19 di Tanah Air.

"Saya kira penerapan level 1-4 bisa dilakukan di seluruh dunia, artinya ketika wilayah itu menggunakan level mana yang perlu ditutup, yang sangat ketat, yang perlu dilonggarkan, mana yang perlu dibuka sedikit-sedikit dengan prasyarat-prasyarat, ini merupakan hal sangat positif untuk disampaikan ke negara lain," katanya.

Baca juga: Satgas: Lonjakan covid pada Juli dipicu sejumlah faktor dalam negeri

Dia menyambut baik langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang menunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu kepala negara yang dimintai masukan dalam mengatasi pandemi COVID-19. Rahmad mengatakan perlu kerja sama antarnegara dalam menghadapi Pandemi COVID-19.

"Tentu saya kira presiden menyambut baik bagaimana bertukar pikiran menularkan ilmu yang sudah dilakukan di Indonesia untuk bisa disampaikan ke Amerika maupun ke negara lain. Karena kita juga sebagai bangsa tentu belajar dari negara lain kan," katanya.

Menurut dia ketika semua negara di dunia ini bergandengan tangan atau bergotong royong, maka pandemi COVID-19 bisa cepat diatasi.

"Mudah-mudahan kolaborasi dan apa yang sudah dilakukan di Indonesia bisa dikloning di Amerika, sehingga di sana kasusnya bisa segera menurun dan bisa dikendalikan," ucapnya.

Di sisi lain, dia menyayangkan masih adanya pihak di dalam negeri yang mengkritik pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19.

"Ada beberapa yang berseberangan dengan pemerintah, boro-boro berterima kasih kepada pemerintah, berterima kasih kepada rakyat saja enggak pernah dengar kita," kata Rahmad.

Dia menyebutkan beberapa waktu ada yang menilai pengendalian COVID-19 di Indonesia berubah-ubah. Bahkan, ada yang menilai negara tidak mampu menjamin rakyatnya.

"Nah sekarang ketika rakyat bersama pemerintah bergotong royong terhadap pengendalian COVID-19 mereka kemana, pada diam," kata dia lagi.

Dia sangat menyayangkan ketika ada yang terus mengkritik untuk kepentingan sesaat, untuk kepentingan politik untuk berseberangan dengan pemerintah.

"Ya itu lah kerjaannya mereka memang seperti itu, apa yang dibuat pemerintah bersama rakyat masih aja dianggap salah," kata dia.

Baca juga: Kasus COVID-19 melandai, Luhut ingatkan agar tak berpuas diri

Padahal, menurutnya penanganan COVID-19 di Indonesia tercatat sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Tidak sedikit negara lain serta organisasi kesehatan dunia (WHO) yang mengapresiasi penanganan COVID-19 di Indonesia.

Namun, dia menilai kritikan dari dalam negeri itu dijadikan semangat pemerintah bersama rakyat dalam mengendalikan COVID-19.

"Barangkali memang sudah jadi pekerjaannya mengkritik pemerintah, meskipun itu sudah diapresiasi oleh negara lain, yang penting tidak kendur, tidak lengah, tidak berpuas diri, rakyat bersama pemerintah terus mengendalikan COVID-19 dan keberhasilan kita tularkan ke negara lain agar bisa disampaikan dan dilakukan di negara lain," katanya.

Adapun lanjut dia mengenai pelonggaran saat ini diharapkan bisa dipertanggungjawabkan dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Kemudian, tidak boleh euforia yang berlebihan dalam menyikapi penurunan kasus COVID-19.

"Tetap waspada dan bersyukur pada Allah SWT, karena kehendaknya kasus bisa turun sedemikian cepat, tetapi itu tetap waspada saling mengingatkan, prokes wajib kita gunakan, jangan lalai, jangan abai prokes, itu syarat agar kasus tidak naik kembali," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Marinvest) Luhut Binsar Panjaitan melaporkan angka kasus COVID-19 terus mengalami perbaikan. Bahkan, kini angka kasus aktif nasional telah turun 92,6 persen dari puncak pada 24 Juli lalu. Luhut juga melaporkan positivity rate COVID-19 nasional sudah menembus angka 1 persen.


Baca juga: Satgas: Level PPKM turun sebagai hasil kolaborasi seluruh masyarakat

Baca juga: MPR: Tingkatkan kesiapan faskes pasca-kegiatan publik dibuka lagi

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Ini sikap Komnas HAM & DPR pada kasus polisi banting mahasiswa

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar