Komisi VIII nilai kesiapsiagaan hadapi bencana perlu ditingkatkan

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai kesiapsiagaan Indonesia dalam menghadapi bencana perlu ditingkatkan.

"Ini semua tentu perlu ada upaya khusus dari, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar memang kita harus memiliki kesiapsiagaan bencana itu," kata Ace Hasan dalam video singkat, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube TVR Parlemen di Jakarta, Kamis.

Ia pun menyampaikan Komisi VIII DPR RI mendorong pemerintah pusat dan daerah melakukan koordinasi yang lebih intensif terkait dengan penanganan bencana.

Menurutnya, diperlukan regulasi yang tepat agar pemerintah pusat dan daerah bisa memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengalokasikan dana pencegahan dan penanganan bencana.

Saat ini, menurut Ace, terdapat keterbatasan penggunaan dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam upaya mitigasi dan tanggap darurat bencana. Dia menilai bahwa hingga saat ini kinerja BNPB belum berorientasi pada mitigasi bencana, melainkan hanya sebagai lembaga yang responsif terhadap terjadinya bencana.  

Faktor tersebut lalu menyebabkan keterbatasan ruang gerak BNPB dalam mengambil langkah antisipatif terhadap terjadinya bencana alam di daerah.

"Pengelolaan dana siap pakai yang hanya bisa digunakan pada status keadaan darurat bencana menyebabkan lemahnya sistem peringatan dini dan budaya mitigasi darurat bencana yang dinilai belum mampu menjangkau seluruh daerah di Indonesia," kata dia.

Ia menekankan pemanfaatan dana siap yang tergantung dari terjadinya bencana mengakibatkan BNPB sulit membantu daerah dalam menyediakan infrastruktur kebencanaan, kebutuhan mobil logistik, dan alat-alat kebencanaan, seperti perahu karet.

Saat ini, BNPB tengah meningkatkan kesiapsiagaan bencana di antaranya melalui edukasi. Kepala BNPB Letnan Jenderal (Letjen) TNI Suharyanto telah menyampaikan bahwa mitigasi bencana telah berhasil dimasukkan ke dalam kurikulum sejak beberapa tahun belakangan, baik di pendidikan tingkat dasar maupun tingkat lanjutan. Kini, kata dia, edukasi masyarakat difokuskan pada peringatan dini bencana.

“BNPB, BNPD, dan kementerian terkait mengembangkan teknologi peringatan dini. Ini terbukti kemarin, saat di Gunung Ruang ketika gunung itu meningkat dari tahap 3 (siaga) ke 4 (awas), itu masyarakat segera bisa kita ungsikan sehingga tanpa ada korban satupun,” ucap Suharyanto.

Baca juga: Komisi VIII minta BNPB tak gunakan hujan buatan untuk atasi karhutla

Baca juga: Komisi VIII minta BPKH tingkatkan realisasi program kemaslahatan

Baca juga: Komisi VIII DPR ingatkan dana kemaslahatan BPKH harus untuk masyarakat