Sebastian Salang kepada pers di Jakarta, Minggu, mengemukakan, publik memang harus tahu mengenai kronologi persetujuan pembangunan gedung berlantai 36 itu.
Publik tidak tahu bagaimana proses di internal DPR dalam pengambilan keputusan. Namun, dia mengingatkan jangan sampai hal itu menjadi "blunder" bagi pimpinan DPR.
Menurut dia, pimpinan DPR perlu mengecek kembali seluruh dokumen tersebut dan memperdalam benar apakah betul ada fraksi yang menolak pembangunan gedung tersebut dari awal.
"Saya rasa pimpinan DPR harus betul-betul melihat seluruh dokumen, jangan sampai karena ulah orang-orang tertentu, pimpinan justru malu. Setahu saya, Fraksi Partai Gerindra dari dokemen yang mereka berikan kepada kami ketika kami meminta, mereka memang menolak pembangunan itu. Itu bisa dibuktikan dari surat mereka ke pimpinan DPR," kata dia.
Pertanyaannya, kata Sebastian, apakah pimpinan DPR tidak mendapatkan surat itu karena ada yang tidak menyampaikan atau ada hal lain.
Mengenai pernyataan Marzuki yang mengatakan bahwa seluruh fraksi ikut menyetujui dalam rapat-rapat mulai paripurna pembahasan APBN dan sebagainya, Sebastian melihat bisa saja Fraksi Gerindra saat itu tidak tahu ada keputusan tersebut, karena memang keputusan APBN tidak pernah detail.
"Pimpinan DPR juga tidak bisa melandasi pelaksanaan proyek itu dengan dasar legalitas formal bahwa hal itu sudah disetujui saja oleh semua, namun betul-betul harus melihat keadaan," katanya.
Dia mengatakan, sebuah kebijakan bagus, boleh jadi penting tapi kalau disampaikan pada waktu yang tidak tepat, hal itu menjadi mubazir. Apalagi kalau itu disampaikan tanpa dikemas dengan baik, substansinya akan menjadi bias.
Dia tidak bisa memastikan siapa yang jujur dan siapa yang tidak dalam konteks penjelasan Marzuki Alie bahwa semua fraksi setuju. "Gerindra sudah mengirim surat dua kali dan diserahkan kepada Formappi. Ketika kami menanyakan penolakan Gerindra sebagai upaya mencari popularitas, mereka bilang tidak," katanya.
Sebastian menilai proyek yang baik, tetapi belum tentu bisa diterima masyarakat jika komunikasi buruk. Selama ini, pelajaran penting yang harus diambil oleh DPR adalah agar betul-betul bisa me`manage` informasi. Berbagai dokumen pengambilan keputusan, DPR harus jelas sehingga ketika sebuah kebijakan dikeluarkan, maka semuanya siap dan tidak bisa dibantah.
"Komunikasi politik buruk, jangan landasi segalanya dengan formalitas saja, tapi lihat kenyataan. Penyampaian sesuatu harus dilihat juga `timing`nya," kata dia. (S023/M012/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
