Ramli Haba di Makassar, Minggu, mengatakan bahwa pengunduran dirinya dari keanggotaan pengurus DPW PAN Sulsel maupun keanggotaan partai itu resmi mulai berlaku sejak Minggu, 23 Januari 2011.
"Saya sebagai satu-satunya inisiator tersisa dari 13 inisiator lainnya, yang telah lebih dulu keluar, merasa sedih meninggalkan partai ini. Tapi, apa boleh buat. Iini keputusan berprinsip," kata politikus yang berprofesi sebagai pengacara tersebut, saat menggelar konferensi pers.
Menurut dia, dengan diumumkannya hal tersebut maka wacana polemik antara dirinya dengan kader PAN Sulsel lain yang selama ini terjadi baik, di media maupun publik, dinyatakan telah dihentikan.
Dia menjelaskan, langkah politis tersebut terpaksa dilakukan sebab ia menilai kepemimpinan DPW PAN Sulsel tidak lagi berjalan sesuai platform awal, serta visi dan misi partai sebagaimana maksud didirikannya PAN oleh tokoh reformasi Amien Rais.
Citra PAN sebagai partai reformis dan intelektual tidak lagi nampak. Justru yang menonjol adalah pragmatisme di mana materi menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan partai.
Ramli mengatakan, salah satu contoh kebobrokan yang terjadi, yakni saat pelaksanaan Musda PAN Makassar. DPW, kata dia, melakukan pembiaran atas terjadinya kecurangan dengan politik uang serta keberpihakan panitia pelaksana pada kandidat tertentu.
"Banyak masalah di tubuh partai ini yang sulit diselesaikan. Di antaranya penggunaan intimidasi preman dalam keputusan partai. Belum lagi soal transparansi pengelolaan keuangan partai sejak pemilihan wali kota Makassar 2009 lalu," ujarnya.
Sementara itu, pendukung Ramli Haba yang juga mantan Sekretaris DPD PAN Makassar, Gazali Abdul Rauf, menambahkan, selain dirinya, delapan pengurus di tingkat kecamatan (DPC) se-Makassar juga akan mengikuti langkah yang sama.
Namun surat remi belum mereka ajukan, sebab masih menunggu jawaban petinggi partai atas tuntutan pelaksanaan musda ulang PAN Makassar yang dinilai sarat kecurangan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPW PAN Sulsel Ashabul Kahfi menyatakan, pihaknya merasa berat melepas Ramli sebab selain inisiator, ia juga dinilai sebagai kader potensial yang memiliki kontribusi besar membesarkan partai 13 tahun terakhir.
Namun bagaimanapun, katanya, setiap kader memiliki hak politik dalam menentukan sikap, sehingga keputusan tersebut akhirnya akan dikembalikan ke Ramli, kendati DPW sudah membentuk tim negosiasi.
Sementara itu, Ketua DPD PAN Makassar Busrah Abdullah ketika dikonfirmasi masalah tersebut, hanya menyatakan singkat bahwa hal itu merupakan hak setiap kader.
"Saya tidak ingin berkomentar, itu hak mereka," ujarnya.
(T.KR-AAT/A041/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
