"Kasus terbakarnya kantor KPU Mamuju hingga kini masih simpang siur. Hasil pengembangan yang dilakukan oleh tim labfor Polda Sulselbar yang melakukan investigasi hingga kini belum diketahui kejelasannya," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Mamuju, Saiful Mukhlis di Mamuju, Rabu.
Karena itu, kata dia, masyarakat sangat menantikan agar polisi segera menjelaskan ke publik atas kasus terbakarnya KPU Mamuju.
"Apa pun hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polisi harus segera disampaikan kepada publik untuk menghindari asas praduga tak bersalah. Kita inginkan agar persoalan terbakarnya KPU Mamuju diketahui publik seterang-terangnya tanpa ada rekayasa," ungkapnya.
Saiful menuturkan, wajar jika masyarakat curiga ada yang tidak beres yang dilakukan jajaran kepolisian dalam pengembangan kasus terbakarnya KPU Mamuju.
"Jika memang terbakarnya kantor KPU Mamuju murni bukan kecelakaan maka aparat polisi harus segera menuntaskan persoalan ini. Tidak boleh didiamkan begitu saja karena akan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda," ucapnya.
Demikian halnya dikatakan anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, Masram Jaya, meminta agar jajaran kepolisian segera mengusut tuntas kasus terbakarnya kantor KPU Mamuju.
"Jajaran kepolisian harus bekerja tanpa rekayasa. Sampaikan kepada publik sesuai apa hasil dari pengembangan kasus itu," jelasnya.
Masram yang juga Wakil Ketua II DPRD Mamuju ini mengemukakan, dirinya tentu kecewa karena masalah ini belum tuntas sementara proses kasus ini sudah mencapai kurang lebih 11 bulan.
Ketua Bidang advokasi LSM Yayasan Lantera Sulawesi Barat, Andi Arman, menduga ada dalang pembakaran Kantor KPU Kabupaten Mamuju yang hingga saat ini publik belum mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukan kepolisan setempat.
Kantor KPU yang terbakar awal Maret 2010 atau jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Mamuju yang lalu masih tanda tanya besar oleh publik.
Makanya, kami curiga ada otak yang bertindak sebagai dalang yang terlibat untuk mendesain agar KPU itu dibakar sekelompok oknum yang memiliki kepentingan pada pilkada di Mamuju," katanya.
Menurutnya, aparat kepolisian setempat yang melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi-saksi juga tidak memiliki kemajuan apa-apa sehingga ditengarai ada permainan tingkat tinggi untuk menutupi kasus terbakarnya kantor sekretariat pusat penyelenggaraan pesta demokrasi tingkat lokal di Mamuju.
"Hampir setahun pasca terbakarnya KPU Mamuju. Namun, masyarakat kecewa karena tidak ada hasil kongkrit untuk mengungkap peristiwa penghangusan data-data yang ada di KPU tersebut," jelasnya.
Karena itu, kata Arman, jajaran kepolisian diminta untuk menggali kembali atas kasus terjadinya kebakaran KPU sehingga publik mengetahui secara pasti atas insiden yang menggegerkan masyarakat saat jelang dilaksanakannya pemilihan Bupati Mamuju periode 2010-2015.
"Polisi harus menunjukkan kinerja yang profesional jangan sampai `dibeli` oleh oknum-oknum yang menjadi otak pembakaran KPU," tegasnya.
Ia menduga, kebakaran yang terjadi di KPU Mamuju, dianggap bukan sebuah kecelakaan murni tetapi justeru ada oknum yang sengaja melakukan pemutihan data-data jelang bergulirnya pilkada Mamuju yang digelar Agustus 2010.
Pasca kebakaran KPU, kata dia, aparat kepolisian sempat meyakini jika terbakarnya KPU Mamuju bukan akibat arus pendek listrik. Namun, kejelasan atas kasus ini tidak menuai hasil apa-apa atau justeru terkesan didiamkan begitu saja.
"Aparat hukum harus bisa menjelaskan kepada publik atas peristiwa ini karena khawatir kejadian itu ada sabotase yang dilakukan oleh oknum tertentu," kuncinya. (ACO/F003/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
