Karimun, Kepri (ANTARA News) - Tokoh masyarakat Kecamatan Kundur, Raja Zuriantiaz, meminta Bupati dan Wakil Bupati Karimun, Provinsi Kepulauan Riau menghentikan politik pencitraan untuk menutupi kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada peningkatan kesejahteraan.

"Politik pencitraan dari seorang pemimpin merupakan bentuk pembodohan. Masyarakat menginginkan tindakan nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan," katanya di Tanjung Balai Karimun, Kamis.

Raja Zuriantiaz mengatakan, politik pencitraan diri yang dilakukan kepala daerah dapat dilihat dengan gencarnya kunjungan kerja ke pulau-pulau, walaupun hanya sebatas kegiatan seremonial tingkat desa atau kelurahan.

"Masyarakat memang terhibur dengan kunjungan bupati atau wakil bupati. Hubungan emosional menjadi dekat, namun kedekatan itu sama sekali tidak mengubah taraf hidup," ucapnya.

Gencarnya kunjungan kepala daerah ke pulau-pulau, menurut dia justru menghambur-hamburkan keuangan daerah.

"Biaya operasional ke pulau-pulau seharusnya bisa dihemat jika bupati atau wakil bupati mengurangi intensitas kunjungan yang tidak urgen, cukup didelegasikan kepada camat atau satuan kerja perangkat daerah terkait," katanya.

Mantan anggota DPRD Karimun itu juga mengatakan, komitmen menyejahterakan masyarakat yang disampaikan dalam setiap kunjungan hanya retorika. Hal itu tampak dari kebijakan pembangunan yang tidak memihak masyarakat.

"Porsi anggaran untuk peningkatan usaha kecil dan menengah serta pengentasan kemiskinan sangat kecil. Justru program nasional, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang sangat membantu warga masyarakat," katanya.

Dia menilai kebijakan pembangunan menganut sistem kapitalis yang hanya menguntungkan pengusaha dan kelompok tertentu. Dia mencontohkan pemberian izin penambangan yang dikuasai pengusaha besar.

"Seharusnya pemerintah daerah lebih memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan usaha penambangan sehingga sumber daya alam tidak hanya dinikmati pengusaha," katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, pemberian izin kuasa penambangan bagi pengusaha turut memengaruhi kehidupan nelayan meski mereka setiap tahun mendapat bantuan sarana tangkap dari pemerintah daerah.

"Bantuan sarana tangkap bagi nelayan hanya kamuflase karena hampir seluruh perairan Karimun sudah dikapling-kapling untuk penambangan," katanya. (HAM/Z002/K004)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011