Atas nama negara, pemerintah harus bersikap tegas, jangan biarkan terus pembiaran iniJakarta (ANTARA News) - Fraksi Partai Golkar menilai pemerintah membiaran maraknya aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama sebagaimana terjadi di Cikeusik, Pandeglang dan Temangung.
"Fraksi Partai Golkar merasa pemerintah terkesan melakukan pembiaran terhadap maraknya aksi-aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama," kata Sekretaris FPG Ade Komaruddin saat membacakan pernyataan sikap partai itu dalam kerusuhan di Pandeglang dan Temanggung, di gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu.
Golkar menegaskan, dua kejadian tersebut menunjukkan negara gagal melindungi warga negaranya seperti diamanatkan konstitusi.
"Pemerintah tidak sungguh-sungguh mencegah terjadinya kekerasan padahal potensi terjadinya aksi kekerasan tersebut sudah dideteksi oleh aparat keamanan jauh hari sebelumnya," kata Ade.
FPG juga menilai pemerintah memiliki hak memaksa untuk bertindak tegas agar setiap warga negara tuntut kepada konstitusi.
"Atas nama negara, pemerintah harus bersikap tegas, jangan biarkan terus pembiaran ini," kata Ade.
Fraksi PG juga mendesak pemerintah dan aparat keamanan mengusut tuntas dan menyeluruh penyerangan jamaah Ahmadiyah di Padeglang dan kerusuhan Temanggung.
FPG juga mendorong pembentukan omite Bersama untuk memantau, mengantisipasi dan menanggulangi aksi-aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama.
"FPG akan mengambil inisiatif untuk meningkatkan SKB tiga menteri menjadi Undang-undang tentang Kerukunan Antar Umat Beragama," kata Ade, seraya menyebut langkah itu untuk membuat upaya mengatasi kerusuhan antara umat beragama mempunyai pijakan kuat.(*)
J004/D011
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2011
