...sehingga Sulbar lebih baik dalam pengelolaan MCP terintegrasi.Mamuju (ANTARA) - Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat (Sekprov Sulbar) Muhammad Idris mengatakan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan sangat membantu daerah ini lebih baik dalam pengelolaan sistem Monitoring Center for Prevention (MCP).
"Kehadiran KPK hari ini, insya Allah akan membantu kita sekaligus membangun komitmen bersama, untuk mendorong kita memiliki strategi dan memastikan ke depan apa pun yang menjadi indikator yang dianggap tertinggal," kata Muhammad Idris, di Mamuju, Rabu.
"Kita harus ketahui bagaimana jalan keluarnya, sehingga Sulbar lebih baik dalam pengelolaan MCP terintegrasi," katanya pada rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi lingkup Pemprov Sulbar yang berlangsung di Tribun Kantor Merah Putih Gubernur Sulbar.
Kegiatan itu dihadiri Kepala Satgas Wilayah Direktorat IV KPK Niken Ariati, dan diikuti para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar.
Kepala Satgas Wilayah Direktorat IV KPK Niken Ariati mengatakan, terdapat dua sektor capaian terendah di Sulbar yang menempatkannya pada posisi ke 207 dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
"Capaian yang diperoleh Sulbar masih di angka 44,75 persen, berada di peringkat 207 dari seluruh pemda yang ada. Indikator terendah saat ini ada pada perencanaan penganggaran dan satu lagi masalah di manajemen aset daerah," ujar Niken Ariati.
Untuk perbaikan ke depannya, Niken Ariati menekankan pentingnya memperhatikan perencanaan dan penganggaran, APBD tepat waktu, termasuk juga pengadaan barang dan jasa serta optimalisasi penerimaan pajak.
"Target capaian harus di atas 75 persen. Saya berharap Sulbar bisa jauh lebih baik lagi, dan mampu bersaing dengan daerah yang memiliki capaian yang baik," kata Niken Ariati.
Baca juga: LSM-Kemenag Sulbar bentuk duta antikorupsi
Pewarta: Amirullah
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2021
