"Itu hanya akal-akalan pemerintah saja. Selain tidak jelas acuan yuridisnya, juga terkesan berkelit dari tanggungjawab," kata Mantan Deputi Direktur WALHI tersebut, Selasa.
Menurut dia, jika gubernur benar-benar ingin menjaga kelestarian kawasan TNBNW, maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki kembali usulan revisi RTRW Provinsi Gorontalo.
Dengan langkah itu, alih fungsi dan izin pinjam pakai kawasan TNBNW untuk kepentingan tambang emas oleh PT. Gorontalo Minerals bisa dibatalkan.
"Tidak perlu berlindung dibalik referendum dan memanipulasi persepsi publik bahwa referendum adalah penyelesaian yang demokratis dan propublik, dalam polemik alih fungsi hutan," tukasnya.
Sebelumnya, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menawarkan referendum terkait penambangan emas, untuk meredam polemik yang muncul.
"Daripada polemik ini berkepanjangan, lebih baik bikin referendum saja. Jadi, seluruh masyarakat bisa menyatakan setuju atau tidak dengan penambangan emas," ujarnya.
(D015/A038)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2011
