Jakarta (ANTARA News) - Aktivis Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (Lakip) menemui pimpinan MPR untuk menyampaikan hasil riset mengenai pendidikan Islam dan radikalisasi.

Sejumlah aktivis Lakip diterima Wakil Ketua MPR Hajiryanto Y. Thohari dan Lukman Hakim Saifuddin di Ruang Rapat Pimpinan Lt. 9, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kamis.

Aktivis yang hadir, yaitu Masdar Farid. Mas`udi, Ahmad Baedowi, Saefuddin Simon dan Lukmanul Hakim.

Selama empat bulan sejak Oktober 2010, Lakip mengadakan penelitian atau riset mengenai pendidikan agama Islam dan radikalisasi. Dengan objek penelitian kalangan guru agama dan siswa-siswa sekolah se-Jabodetabek itu, dihasilkan sebuah kesimpulan yang sangat mencengankan.

Hasil riset menunjukkan bahwa Sebab para siswa sangat setuju dengan gerakan radikalisasi yang tumbuh di masyarakat. Selain itu, dalam riset itu ditunjukkan bahwa para siswa setuju dengan langkah-langkah penyegelan terhadap tempat-tempat ibadah.

Berangkat dari penelitian dan rasa kekhawatiran dari dampak sikap para siswa yang semakin tidak toleran terhadap umat lain, aktivis atau pengurus Lakip mendatangi Kementerian Agama, Pendidikan, Lemhanas dan MPR untuk menyampaikan program-program Lakip yang bertujuan membangun rasa toleransi dan perdamaian.


Kebangsaan

Masdar menjelaskan, Lakip adalah salah satu lembaga yang peduli pada masalah-masalah kebangsaan. Organisasi ini mempunyai keinginan untuk memberi prespektif kebersamaan dan perdamaian dalam kenegaraan.

Tokoh NU itu menjelaskan beberapa program Lakip adalah penelitian dan penerbitan buku. Dalam penerbitan buku, Lakip telah meluncurkan beberapa buku seperti "Orang Jawa Jadi Teroris" dan "Multidimensi Ketahanan Nasional" yang keduanya tulisan Direktur Utama Lakip M. Bambang Pranowo.

Selain itu buku dengan judul "Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam" yang ditulis Masdar Farid Mas`udi.

Masdar mengatakan, program penerbitan buku ini dilakukan untuk mendesiminasikan sikap keberislaman yang mendukung kebhinekaan dan perdamaian.

Dalam buku "Syarah Konstitusi", sesungguhnya antara Islam dan NKRI tidak ada masalah, sehingga ia mengajak umat Islam untuk menerima negara tanpa jarak teologis.

"Ini penting supaya ummat Islam membangun bangsa secara penuh," ujarnya.

Bila ummat Islam merespon tidak secara sepenuh hati, maka umat lain juga akan melakukan hal yang demikian. "Kelak sikap yang demikian tidak akan produktif," ujarnya.

Sedangkan Ahmad Baedow menegaskani, sejak Agustus 2010, selain gencar menerbitkan buku, Lakip juga sering menggelar diskusi di berbagai kampus dan berbagai tempat bahkan pernah melakukan diskusi di Aceh dan Yogjakarta. Target dan sasaran diskusi itu adalah untuk kelompok-kelompok garis keras. (S023/E001/K004)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011