Amnesti tersebut dijanjikan kurang dari sepekan setelah gelombang protes yang memaksa mantan presiden Zine al-Abidine Ben Ali lari keluar negeri pada pertengahan Januari, tapi saat itu belum disahkan.
"Pemerintah mengharapkan peraturan itu mengakhiri era represi dan menghadirkan keadaan baik bagi pemilihan umum," kata laporan media nasional seperti dikutip Reuters.
Kelompok pembela hak asasi manusia memperkirakan Tunisia memiliki sekitar 1.000 tahanan politik selama 23 tahun Ben Ali berkuasa ketika ia melarang gerakan oposisi Islami dan menahan pembangkang.
Sejak itu kelompok Islamis Tunisia berkonsolidasi ketika sejumlah unjuk rasa memaksa pihak berwajib menutup sekurang-kurangnya tiga rumah bordil dan banyak warga khawatir ini adalah upaya memberlakukan kekuasaan Islami.
Sekitar 15.000 pengunjukrasa anti-Islami menutup jalan utama ibukota Tunis, Sabtu, sehari setelah pemerintah mengumumkan pengacau telah membunuh seorang pendeta.
Kelompok Islami utama, Ennahda, mengutuk kekerasan tersebut.
Banyak keluarga Tunisia menunggu pembebasan anggota keluarganya selama berminggu-minggu dan banyak di antaranya berkemah di luar penjara utama.
Pemerintah telah membebaskan sekitar 3.000 orang yang dipenjara semasa rezim Ben Ali.
KR-IFB/B002
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2011
