Jakarta (ANTARA News) - Fraksi PAN DPR RI dalam posisi sulit dalam menentukan keputusan terkait opsi keputusan menerima atau menolak usul hak angket perpajakan.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Ketua DPR RI Marzuki Alie di Gedung DPR/MPR di Jakarta, Selasa, juru bicara Fraksi PAN DPR Totok Daryanto mengemukakan, tidak mudah bagi PAN untuk memiliki opsi menolak atau mendukung usul hak angket ini.

Totok mengemukakan bahwa mungkin saja mafia perpajakan terjadi di masyarakat. "Mungkin saja benar ada mafia perpajakan. Bukan hanya Gayus Tambunan, tetapi tetapi masih ada Gayus-Gayus lainnya," katanya.

Dia mengemukakan, berdasarkan hasil kunjungan kerja di daerah, mafia perpajakan tidak ada di pusat, tetapi juga di daerah-daerah di Indonesia. Hal itu membuktikan bahwa kasus perpajakan demikian kompeleks (beragam).

"Perpajakan begitu banyak permasalahan dan persoalan mafia pajak harus diselesaikan," katanya.

Dia menyatakan, DPR harus melaksanakan fungsi pengawasan karena persoalan perpajakan sangat serius. Di sisi lain, penegakan hukum harus terus didorong.

Tetapi, kata dia, posisi Fraksi PAN sangat sulit. "Kalau menolak (usul hak angket ini) dianggap mendukung mafia pajak," katanya yang mengatakan bahwa jika kalau setuju (usul itu) bisa dianggap punya kepentingan sendiri.

Terlepas dari setuju (mendukung) atau menolak usul hak angket ini, PAN bertekad untuk memperbaiki bangsa ini. "Kami ingin memperbaiki bangsa ini. Kami ingin perbaiki dalam perpajakan," katanya.

PAN berkomitmen untuk memaksimalkan penerimaan pajak melalui pengawasan. "Kami memaksimalkan upaya penerimaan pajak. Kami ingin perbaiki penerimaan perpajakan terlepas dari setuju atau tidak setuju," katanya.

(S023/S019/S026)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011