Gorontalo (ANTARA News) - Sosiolog dari Universitas Negeri Gorontalo, Funco Tanipu menilai kritik yang dilontarkan oleh unsur masyarakat seperti media massa terhadap pemerintah, tidak harus bersifat membangun.

Hal ini dikemukakannya terkait dengan pernyataan sekretaris kabinet  Dipo Alam perihal sejumlah media yang terus mengkritik pemerintah.

"Pernyataan kritik harus membangun itu menjebak, sebab jika ada pendapat yang dianggap tidak membangun, maka akan diperlakukan sebagai tindakan pembangkangan, kriminal," kata dia, Rabu.

Menurut dia,  kritik merupakan bentuk pembebasan masyarakat dari tirani wacana, kontrol politik yang taat, dan pengendalian kehidupan secara tunggal.

Dia mengatakan, jika pandangan pemerintah terhadap kritik masih saja demikian, maka tidak mustahil rezim otoriter ala Orde Baru akan kembali terulang di negeri ini.

Lebih jauh  dia mengemukakan, sikap kritis adalah dinamika politik yang perlu diapresiasi agar ada motivasi bagi SBY-Boediono dalam menjalankan roda pemerintahan ke arah yang lebih baik.

Funco mengemukakan sikap kritis yang dilontarkan media dan elemen masyarakat tidak mesti dilihat sebagai proses disharmonisasi Indonesia.

"Justru sebaliknya. Proses harmonisasi selalu mengapresiasi adanya perubahan, Bukankah perubahan adalah sah bagi setiap sejarah," katanya.
(KR-SHS/A038)

Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2011