Sebaiknya bekas narapidana jangan memimpin induk olahraga, dan memang begitu. FIFA juga telah memiliki aturan soal kepemimpinan ini dan kita anggota FIFADenpasar (ANTARA News) - Jangan memilih bekas narapidana untuk memimpin induk organisasi sepak bola nasional, karena cacat moralitas sulit dipertanggungjawabkan di tengah spirit olah raga yang mengedepankan "fairness", demikian pernyataan sebuah induk olah raga di daerah.
Wakil Ketua Hubungan Masyarakat KONI Bali, I Ketut Atmadja, menyatakan, segenap pengurus daerah dan perserikatan sepakbola se-Bali yang memiliki hak suara dalam pemilihan ketua umum baru PSSI mendatang sebaiknya jangan memilih bekas narapidana untuk memimpin induk olahraga terpopuler sejagad itu untuk periode 2011-2015.
"Sebaiknya bekas narapidana jangan memimpin induk olahraga, dan memang begitu. FIFA juga telah memiliki aturan soal kepemimpinan ini dan kita anggota FIFA. Pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, juga telah menyatakan hal ini," katanya di Denpasar, Selasa pagi.
Bali memiliki 11 kepengurusan sepakbola yang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PSSI memiliki hak suara dalam pemilihan ketua atau dewan formatif kepengurusan induk olahraga sepakbola itu. Kini PSSI dipimpin Nurdin Khalid, yang pernah mendapat predikat narapidana dalam satu kasus sangkaan korupsi pengadaan gula beberapa tahun lalu.
Kepemimpinan Khalid sejak beberapa tahun lalu dipermasalahkan banyak kalangan terkait raihan prestasi serta sistem penyelenggaraan seri pertandingan sepakbola di Indonesia. Yang terakhir adalah kekalahan Tim Nasional Indonesia melawan Malaysia dalam laga Piala AFF di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.
Bali pada 28 Maret nanti akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Musyawarah Nasional PSSI dengan agenda pemilihan ketua baru PSSI periode 2011-2015. Sebelumnya, Bali juga menjadi tuan rumah bagi Kongres Nasional PSSI yang bertempat di Bali Nirwana Resort di Tabanan, milik pengusaha Nirwan Bakrie.
Dalam bursa kepemimpinan PSSI periode mendatang ini, terdapat empat nama yang akan bertarung dalam pemilihan itu, yaitu George Toisutta, Arifin Panigoro, Nirwan Bakrie, dan Nurdin Khalid. Dua nama terakhir "terancam" tidak bisa lagi bertarung akibat upaya pengubahan aturan pemilihan ketua umum PSSI.
Menurut Atmadja, KONI Bali tidak memiliki kewenangan keorganisasian terkait kepengurusan masing-masing induk olahraga di Bali.
"Mereka memiliki jalur sendiri-sendiri karena dalam olahraga mereka memiliki kebebasan dan anggaran dasar-anggaran rumah tangga organisasi. Dengan kata lain mereka independen," katanya.
KONI Bali, katanya, baru bisa ikut campur jika terjadi kekisruhan dalam tata kelola dan kepemimpinan induk olahraga yang berujung pada ketidakberesan pembinaan masing-masing cabang olahraga itu. KONI Bali menaungi pembinaan terhadap 49 induk olahraga dan mendapat suplai dana dari Pemerintah Provinsi Bali sebanyak Rp5 miliar pertahun.
"Baru tahun ini mendapat dana sejumlah itu, tahun lalu malah cuma Rp3,8 miliar. Dana itu juga untuk keperluan macam-macam di luar pembinaan olahraga kepada induk olahraga, misalnya menyewa Stadion Lilawangsa," katanya.
(*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2011
