"Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) harus turun tangan dengan sikap tegas untuk memberikan opsi keluar dari koalisi atau mendukung pemerintahan kepada dua partai ini," katanya.
Menurut Umar, pasca keputusan soal hak angket pajak, aroma politisasi sangat tinggi dari Golkar dan PKS sebagai partai politik pendukung koalisi nyata terlihat.
"SBY diminta bersikap tegas, agar mengeluarkan kedua partai ini dari koalisi tersebut," katanya.
Lebih lanjut Doktor Ilmu Politik dari Universitas Indonesia ini memberikan catatan kepada PKS yang menurutnya mempunyai sikap politik standar ganda. Satu sisi tergabung dalam koalisi tetapi dalam sikap politiknya menjadi oposisi bagi pemerintahan SBY.
Dia mengingatkan kepada PKS bahwa PKS sebagai partai Islam jika tidak setuju dengan kebijakan pemerintahan SBY bisa menyampaikannya secara santun kepada menteri-menteri dari PKS yang tergabung dalam kabinet.
"Janganlah karena menjaga citra sebagai partai bersih, PKS seakan-akan menjadi duri dalam daging keberlangsungan pemerintahan SBY," katanya.
Kendati demikian, Umar menegaskan, saat ini selesai sudah panggung politik tarik menarik soal hak angket pajak. Sudah saatnya elit politik yang terlibat dalam tarik menarik hak angket pajak, baik yang menerima atau mendukung bersatu kembali demi kemajuan bangsa.
"Tanpa harus saling mencela dan saling menyerang. Tidak ada untungnya menciptakan keributan yang akhirnya melupakan rakyat yang sedang berharap banyak terhadap pemerintahan saat ini," ujarnya.
Dia menambahkan, harus diakui tarik menarik kepentingan elit politik membuat rakyat makin jenuh dengan sikap elit politik yang saling melemparkan isu-isu politik. Semuanya itu tak memberi efek langsung dalam kehidupan keseharian rakyat.(*)
(R009/K004)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
