Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Boediono menugaskan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk berkoordinasi menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan erupsi dan lahar dingin Gunung Merapi.

"Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dalam jangka waktu satu bulan sudah harus menyampaikan jawaban atas penugasan itu kepada Wapres," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif kepada pers di Istana Wapres Jakarta, Rabu.

Usai mengikuti rapat khusus membahas rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Merapi yang dipimpin Wapres Boediono yang juga diikuti Gubernur Jateng Bibit Waluyo, Syamsul mengatakan, penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut difokuskan pada bagaimana menangani erupsi maupun lahar dingin, jangka pendek maupun jangka panjang.

Salah satu masalah krusial adalah menata ulang tata ruang di kawasan berbahaya. Penataan ini bisa memakai batas administrasi, misalnya per desa, atau satu garis berdasarkan radius.

Menurut dia, ada tim kecil teknis beranggotakan Kementerian PU dan ESDM, yang akan merumuskan rencana penataan ulang tata ruang sebelum Pemerintah membuat keputusan.

Ia mengatakan, tim teknis juga bertugas memetakan secara rinci berbagai langkah jangka pendek yang bisa dilakukan mulai saat ini juga, tidak bisa menunggu sampai semua potensi bencana lahar dingin sudah tidak ada lagi.

"Ini menjadi bagian atau subset dari rencana besar rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang disusun yang berlangsung sampai tiga tahun ke depan karena lahar dingin juga terus terjadi secara tidak terduga," katanya.

Langkah jangka pendek ini misalnya untuk membantu sektor ekonomi dan sosial yang harus segera kerjakan.

Juru bicara Wapres Yopie Hidyat mengatakan hunian sementara untuk pengungsi erupsi Merapi di Yogyakarta akan selesai Maret, , sedangkan untuk wilayah Jawa Tengah, Pemerintah akan mentransisi dari hunian sementara untuk bencana menjadi hunian sementara untuk lahar dingin.

"Pemerintah juga akan menyusun berbagai program `cash for work` agar penghasilan pengungsi terus meningkat dan pelan-pelan juga bisa menggantikan jatah hidup. Misalnyam ada kolam pemeliharaan lele di kawasan huntara yang bisa menjadi tambahan pendapatan," kata Yopi.

Menurut dia, pemerintah memikirkan solusi jangka panjang untuk mengantisipasi bencana lahar dingin karena materi letusan yang masih tertimbun di atas gunung belum seluruhnya turun terseret hujan menjadi lahar dingin.

Pemerintah akan membuat skenario yang otentik tentang ancaman lahar dingin dari tahun ke tahun, dan bagaimana mengatasinya, misalnya merancang bendungan dan berbagai infrastruktur lain yang mampu menampung aliran lahar dingin.(*)

(T.A025/N002)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011