"DPR harus memastikan daya bongkar aparat penegak hukum menjadi makin kuat dan efektif."Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengatakan bahwa upaya membongkar mafia pajak harus terus dilakukan tanpa membedakan orang-orang yang terlibat dalam kasus-kasus itu.
"Aparat penegak hukum harus bekerja makin keras untuk membongkar kasus mafia pajak, tanpa pandang bulu. Siapa yang bersalah segera diproses hukum secara tegas, keras dan adil," kata Anas di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, hasil rapat paripurna DPR mengenai persetujuan pembentukan pansus hak angket pajak Selasa (22/2) kemarin sudah sesuai hitungan Demokrat sejak awal.
"Tidak ada yang mengejutkan. Alhamdulillah, akal sehat lebih mengedepan," ucapnya.
Ia menuturkan, pasca-rapat paripurna yang batal membentuk pansus angket pajak itu, DPR dan partai-partai harus mendorong dan mengawasi proses penegakan hukum terhadap para mafia pajak.
"DPR harus memastikan daya bongkar aparat penegak hukum menjadi makin kuat dan efektif," tuturnya.
Rapat paripurna DPR dengan agenda pembentukan pansus angket pajak akhirnya memutuskan menolak usulan itu, setelah dalam pemungutan suara 266 anggota yang dipimpin Partai Demokrat menolak, sementara jumlah pendukung hak itu 264 anggota yang dipelopori Partai Golkar.
Partai Demokrat bersatu bersama Partai Amanat Nasional (PAN), 26 anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Gerindra menolak usulan yang diduga hanya untuk mempolitisasi upaya pemberantasan mafia hukum yang sedang berjalan saat ini.
Sementara itu, Partai Golongan Karya (Golkar) menggandeng Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Hanura dan 2 anggota PKB.
(T.D012/B/C004/C004) 23-02-2011 11:20:02
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
