Ketua DPRP Papua Barat bantah punya proyek titipan di sejumlah dinas

Ketua DPRP Papua Barat bantah punya proyek titipan di sejumlah dinas

Ketua DPRP Papua Barat Orgenes Wonggor. ANTARA/Hans Arnold Kapisa.

Pimpinan OPD segera menghentikan aksi mereka terhadap para pengusaha asli Papua.
Manokwari (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Orgenes Wonggor membantah punya proyek titipan di sejumlah dinas daerah setempat.

Orgenes Wonggor di Manokwari, Jumat, lantas menyampaikan peringatan keras kepada sejumlah oknum pejabat Pemerintah Provinsi Papua Barat yang mencatut nama pimpinan DPRP dalam pembagian paket proyek di daerah ini.

Wonggor menyebutkan ada sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang mencatut namanya dalam pembagian paket proyek di OPD tertentu.

"Itu tidak benar," kata Ketua DPRP Papua Barat.

Wonggor menduga adanya oknum pimpinan OPD yang berniat bermain proyek dengan mencatut nama pimpinan serta anggota DPRP.

"Kabar pencatutan nama pimpinan DPRP PB ini saya terima langsung saat menerima aspirasi Asosiasi Pengusaha Asli Papua," kata Wonggor.

Ia mengakui bahwa ada paket pekerjaan dari anggota DPRP PB. Akan tetapi, itu masuk dalam paket proyek aspirasi, atau tidak untuk semua paket di provinsi ini.

"Saya tegaskan bahwa oknum pimpinan OPD jangan menggunakan kesempatan mencatut nama DPRP PB untuk kepentingan pribadinya," tukas Wonggor.

Politikus Partai Golkar ini pun enggan menyebutkan nama sejumlah OPD terkait. Namun, dia hanya memberikan warning agar para pimpinan OPD itu tidak lagi mencatut nama pimpinan dan anggota, bahkan lembaga DPRP Papua Barat.

"Saya hanya memberikan warning agar pimpinan OPD segera menghentikan aksi mereka terhadap para pengusaha asli Papua di daerah ini," kata Orgenes Wonggor.

Baca juga: DPRP Papua Barat mempertanyakan pembagian 2,25 persen dana Otsus Papua

Baca juga: DPRP Papua Barat bentuk pansus pengawasan dana COVID-19

Pewarta: Hans Arnold Kapisa
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Command Center Provinsi Jabar integrasikan perangkat daerah

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar