Syarief Hasan: Diskursus haluan negara masih terkait payung hukum

Syarief Hasan: Diskursus haluan negara masih terkait payung hukum

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan hadir dalam acara Press Gathering Pimpinan MPR dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (23/10/2021). ANTARA/HO-MPR RI.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengatakan diskursus terkait haluan negara saat ini masih terkait payung hukum, yaitu mau ditempatkan di mana, apakah masuk dalam konstitusi atau cukup di undang-undang.

"Hanya saja yang menjadi diskursus di negara kita sekarang ini adalah untuk memayungi dari haluan negara itu ditempatkan di mana. Itu yang menjadi inti persoalan sekarang," kata Syarief dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Hal itu dikatakannya dalam Press Gathering Pimpinan MPR dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (23/10).

Dia menjelaskan, ada dua pandangan terkait payung hukum untuk haluan negara, pertama; cukup dengan undang-undang, dan kedua; payung hukumnya adalah Ketetapan MPR.

"Ada pandangan yang mengatakan, berdasarkan pengalaman yang pernah kita lakukan dan masih berlangsung sampai sekarang adalah pembangunan nasional yang dilakukan cukup dengan undang-undang," ujarnya.

Namun dia mengatakan, kalau payung hukum haluan negara dimasukkan ke dalam konstitusi maka akan banyak terjadi pergeseran ketatanegaraan.

Hal itu menurut dia menjadi semakin menarik karena sistem ketatanegaraan Indonesia sudah final bahwa presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Baca juga: Wakil Ketua MPR RI: Pro dan kontra PPHN perlu dibuat matrik

Baca juga: MPR harap insan media beri pandangan terkait tema diskusi kebangsaan


Menurut dia, berbicara haluan negara dan pembangunan nasional adalah dua hal penting yang sangat berkaitan, karena Indonesia memang membutuhkan satu konsep bagaimana membangun bangsa ke depan.

Dia menilai untuk membangun Indonesia ke depan, hal yang patut menjadi komitmen bersama adalah kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya.

"Kepentingan partai harus menjadi nomor kesekian, kepentingan golongan juga nomor kesekian, apalagi nama kepentingan individu," katanya.

Syarief menilai tanpa komitmen itu, agak sulit membuat suatu perencanaan, apalagi kalau perencanaan itu tidak mengikat sehingga bisa menjadi masalah.

Dia mengatakan, haluan negara dibutuhkan oleh negara dan akan lebih banyak positifnya sehingga hampir dapat dipastikan semua masyarakat setuju dengan adanya haluan negara bagi bangsa Indonesia.

"Karena setiap warga negara menginginkan mengerti negara saya ini 10 tahun akan datang akan seperti apa, 25 tahun ke depan akan seperti apa, atau 100 tahun kedepan seperti apa," ujarnya.

Selain Syarief Hasan, pimpinan MPR yang juga hadir dalam acara pers gathering tersebut adalah Wakil Ketua MPR Arsul Sani, para anggota MPR RI Ledia Hanifa Amalia, Yanuar Prihatin, Farida Hidayati, dan Siti Mufattahah.

Selain itu juga dihadiri Sekjen MPR RI Ma’ruf Cahyono, Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Siti Fauziah, dan hadir sebagai undangan Plt. Kepala Biro Pemberitaan Setjen DPR RI Djoko Anggoro, Kepala Biro Protokol Humas dan Media, Setjen DPD RI. Mahyu Darma.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Wakil Ketua MPR sarankan capres pernah pimpin lingkup daerah

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar