Anggota DPR pertanyakan koordinasi kementerian soal PCR syarat terbang

Anggota DPR pertanyakan koordinasi kementerian soal PCR syarat terbang

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Novita Wijayanti (HO-Dok Humas DPR RI)

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mempertanyakan koordinasi lintas kementerian terkait diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali.

Diketahui, dalam Inmendagri tersebut mengatur agar semua penumpang pesawat wajib tes PCR 2x24 jam sebelum keberangkatan.

"Ini perlu diperjelas landasan aturan ini lahir kenapa? Apakah Kementerian Dalam Negeri sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan. Ini hasil Satgas COVID-19 atau bagaimana? Jangan kemudian melahirkan polemik baru," ucap Novita dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Novita pun mengungkapkan keprihatinannya atas dampak pandemi pada sektor penerbangan.

Baca juga: Anggota DPR: Wajib PCR penumpang pesawat kontraproduktif

"Kami di Komisi V itu mulai senang melihat laporan Kementerian Perhubungan, terutama pada sektor penerbangan. 1,5 tahun sektor penerbangan ini paling keras mendapat hantaman pandemi," ujarnya.

Ia mengatakan dampak pandemi pada sektor penerbangan terjadi di semua lini mulai dari pengurangan karyawan maskapai dan petugas bandara, belum lagi UMKM dan jasa travel yang gulung tikar. Imbasnya, kata dia, sampai daerah-daerah yang mengandalkan pariwisata seperti Bali dan Lombok.

"Kementerian harus bisa melihat secara holistik ketika membuat kebijakan, jangan sampai kebijakan yang diambil justru langkah mundur dalam upaya mendorong kebangkitan ekonomi tanah air. Penting komunikasi dan koordinasi antar kementerian itu disini," ucap Novita.

Lebih lanjut, ia juga meminta Kementerian Dalam Negeri untuk segera mengevaluasi Inmendagri yang telah diterbitkan tersebut.

"Saya minta evaluasi kembali Inmendagri tersebut. Kebijakan ke-"new normal"-an harus disesuaikan antarsektor. Sekaligus saya minta untuk tes PCR tersebut disesuaikan dengan fungsinya untuk alat diagnosis COVID-19, untuk "screaning" cukup tes Swab Antigen saja. Apalagi untuk penerbangan sudah mewajibkan vaksin saat ini kita tempatkan sebagaimana mestinya," katanya.

Upaya tersebut, kata Novita, merupakan bentuk dukungan untuk kebangkitan sektor penerbangan di tanah air, terutama dalam menghidupkan kembali ekonomi di lingkungan bandara yang telah lama dan paling parah terkena imbas pandemi.

Baca juga: F-PAN: Kementerian Agama milik seluruh rakyat Indonesia
Baca juga: Pemerintah terus dorong DPR segera sahkan RUU PKS

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Pemkab Pandeglang terima bantuan senilai Rp200 juta bagi korban gempa

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar