MPR RI: Maksimalkan potensi daerah melalui pemberdayaan masyarakat

MPR RI: Maksimalkan potensi daerah melalui pemberdayaan masyarakat

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (baju biru) saat kunjungan kerja ke Luwu Utara, Sulawesi Selatan. (ANTARA/HO-Humas MPR RI)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta para pemangku kepentingan agar memaksimalkan berbagai potensi daerah yang ada melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat.

"Pemangku kepentingan harus responsif dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang memiliki potensi pengembangan usaha di sejumlah sektor di daerah," kata dia saat melakukan kunjungan kerja ke Luwu Utara, Sulawesi Selatan, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ia menilai berbagai langkah pemberdayaan masyarakat lewat pengembangan sektor pertanian menjanjikan. Oleh karena itu, perlu langkah strategis untuk mengatasi berbagai hambatan yang terjadi.

Pada kunjungan tersebut, Rerie panggilan akrabnya menerima sejumlah keluhan dari petani, misalnya terkait proses sertifikasi bibit tanaman hasil kebun bibit yang dikelola para petani.

Baca juga: Lestari Moerdijat dukung IAIN Palopo menjadi UIN

Para petani setempat mengadu kepada Rerie bahwa proses sertifikasi bibit tanaman memakan dana yang cukup besar sehingga banyak petani tidak mampu.

Bahkan, menurut pengakuan petani di Luwu Utara tersebut selama ini yang mendapat untung adalah para kontraktor yang memiliki sertifikat dalam proyek pengadaan sejumlah bibit tanaman hortikultura.

Para kontraktor seringkali menekan harga hingga Rp3.000 per bibit. Padahal, harga wajar di tingkat petani bisa mencapai Rp5.000 per bibit, katanya.

Baca juga: Lestari Moerdijat: Mahasiswa aktif sampaikan nilai-nilai kebangsaan

Menyikapi hal itu, Lestari menegaskan beragam persoalan itu harus segera diatasi agar potensi yang ada di masyarakat bisa segera mendatangkan manfaat.

Rerie berharap dan meminta proses sertifikasi benih produksi petani milenial didampingi hingga tuntas agar bisa menjadi percontohan proses sertifikasi bagi kelompok tani lainnya.

Baca juga: Wakil Ketua MPR minta peningkatan pengawasan prokes

Sementara itu, Direktur Perbenihan Hortikultura Kementerian Pertanian Inti Pertiwi Nashwari mengatakan segera menuntaskan hambatan yang terjadi dalam proses sertifikasi benih tanaman.

"Proses sertifikasi benih tanaman tidak dipungut biaya," kata dia.

Ia mengatakan semakin banyak penangkar benih yang bersertifikat maka akan mempercepat pengembangan tanaman hortikultura di Indonesia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Wakil Ketua MPR ingatkan kemungkinan ledakan kasus COVID

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar