Jika yang diajak adalah partai yang sejak awal menyatakan oposisi dan karena banyak hal berbeda dengan pemerintah, tentu PKS akan mempertanyakan
Jakarta (ANTARA News) - Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, mengatakan, partainya siap berada di luar maupun di dalam koalisi karena partainya akan selalu bekerja untuk kepentingan rakyat, khususnya dalam pemberantasan korupsi dan mafia pajak.

"PKS sudah terbiasa menjadi oposisi. Dulu waktu saya menjadi Presiden PKS (masa kepemimpinan Presiden Megawati), PKS hanya sendirian di luar pemerintahan dan kabinet. Bahkan, PKS hanya memiliki tujuh anggota parlemen dan tidak punya satu menteri sekali pun di kabinet," kata Hidayat usai menjadi Khotib dan Imam Salat Jumat di Masjid Darut-Taqwa Wisma ANTARA.

Terlebih, lanjut dia, saat ini PKS memiliki 57 anggota DPR dengan penyebaran yang semakin baik.

"Saya kira PKS berani di luar kabinet untuk menegakkan hukum, memberantas mafia pajak dan lainnya. Keberanian PKS ini bukan dalam arti melawan pemerintah, tapi berani berada di luar kabinet. Presiden PKS pun sudah menyatakan kesiapannya bila PKS di luar koalisi," kata Hidayat.

Menurut dia, kehadiran PKS dalam koalisi hanya untuk membangun komitmen serius tentang pemerintahan yang baik, bahkan PKS pun merasa tulus melakukan hal itu.

Tapi, lanjut dia, bila karena beda satu sikap atau dua sikap dan PKS dikeluarkan dari koalisi, tentu PKS akan kritisi siapa anggota koalisi berikutnya.

"Jika yang diajak adalah partai yang sejak awal menyatakan oposisi dan karena banyak hal berbeda dengan pemerintah, tentu PKS akan mempertanyakan. Koalisi ini sesungguhnya batasannya apa. Apalagi kaitannya dengan hak angket pajak dan sikap PKS dan Golkar sama dengan sikap PDIP," katanya.

Bila pada akhirnya, PDIP dirangkul sementara PKS dan Golkar "ditendang", katanya, maka itu menjadi sesuatu yang layak dipertanyakan karena pada hakikatnya, PKS, Golkar dan PDIP satu sikap dalam usulan hak angket pajak DPR.

"Tetapi, kenapa hasilnya berbeda. Ini akan menjadi pertanyaan publik. Yang jelas tidak menghadirkan kondusif, bila koalisi melalui pendekatan seperti itu," ujarnya.
(S037/A041)

Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2011