Kami tak punya wewenang menekan. Tidak ada ituJakarta (ANTARA News) - Ketua DPR RI Marzuki Alie menyatakan tidak ada tekanan apa pun terhadap anggota DPR untuk melaksanakan tugas, justru pimpinan DPR mendorong agar anggota DPR bisa melaksanakan amanat rakyat secara maksimal.
"Kami tak punya wewenang menekan. Tidak ada itu," katanya dalam Forum Jumatan di Gedung DPR/MPR di Jakarta.
Dia mengatakan, pimpinan DPR hanya juru bicara dan tidak ada instrumen bagi pimpinan untuk menekan. "Anggota DPR itu jago semua. Mana bisa diatur-atur," ucapnya.
Pengamat poltik dari Universitas Indonesia Boni Hargens mengemukakan, pemimpin- pemimpin partai politik telah menekan anggota-anggotanya di DPR RI, sehingga fungsi parlemen sebagai artikulator bagi kepentingan masyarakat tidak bisa maksimal.
"Dominansi kepentingan pimpinan partai politik sedemikian besar sehingga anggota DPR tidak bisa melaksanakan tuag sebagi kepentingan rakyat, padahal mereka dipilih oleh rakyat secara langsung," ujarnya.
Dia mengatakan, fraksi adalah kepanjangan tangan partai politik dan tekanan partai politik tentu saja dilakukan melalui fraksi. Padahal, fraksi itu bukan alat kelengkapan DPR.
Yang menjadi alat kelengkapan DPR adalah komisi, bukan fraksi. Tetapi anggota DPR lebih tunduk kepada fraksi, daripada komisi. Akibatnya, tugas komisi tidak bisa maksimal.
Dia mengemukakan bahwa ancaman "recall" yang diterima anggota Fraksi PKB DPR RI, Lily Wahid dan Effendy Choirie atau Gus Choi merupakan contoh nyata betapa kepentingan pimpinan partai lebih dominan dibanding otoritas anggota parlemen yang notabene dipilih secara langsung oleh rakyat.
Keduanya terancam "recall" karena sikap politiknya berbeda dengan garis perintah pimpinan partai politik saat pengambulan keputusan mengenai usul pengguaan hak angket mafia perpajakan.
Ancaman dan tekanan pimpinan partai politik kepada anggota DPR mengakibatkan anggota DPR takut menyuaran aspirasi rakyat atau tidak berani menyatakan sikap, walaupun hal itu sesuai aspirasi konstituen.
Dengan keharusan mengikuti seluruh keinginan dan kepentingan pimpinan partai politik maka pemilu untuk memilih secara langsung anggota DPR, tidak berarti apa-apa.
Boni mengemukakan, semestinya partai politik berubah karena sistem pemilu sudah berubah. "Demokrasi di Indonesia masih basa-basi," katanya.
(S023/C004/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
