Hal itu disampaikan Dr. Rizal Sukma dalam diskusi yang diadakan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI London), Inggris, bekerja sama dengan The Henry Jackson Society political think-tank yang berbasis di London, ujar Sekretaris Satu KBRI London, Novan Ivanhoe Saleh, kepada ANTARA News, Minggu.
Kehadiran Dr. Rizal Sukma di Inggris menghadiri konferensi internasional mengenai kecenderungan konflik dan tantangan masa depan menuju 2030, yang dimanfaatkan KBRI London berbicara mengenai posisi Indonesia selaku Ketua ASEAN pada 2011.
Acara yang bertujuan untuk meningkatkan kemakfuman mengenai ASEAN dan profil Indonesia sebagai Ketua ASEAN kepada berbagai kalangan di Inggris dan Irlandia itu diadakan di House of Commons London.
Rizal Sukma menjelaskan tentang arah kebijakan dan agenda Indonesia sebagai Ketua ASEAN sepanjang tahun 2011 serta melaksanakan dasar-dasar (foundation) bagi arah dan posisi ASEAN di antara komunitas bangsa-bangsa dunia setelah tahun 2015.
Ia menyampaikan tiga kerangka penetapan agenda, yang meliputi percepatan implementasi atas segala dokumen dan deklarasi yang telah disepakati oleh ASEAN, upaya ASEAN untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan arsitektur regional di kawasan Asia Pasifik.
Selain itu, ASEAN pasca-2015 diarahkan agar senantiasa bermanfaat dan relevan dengan komunitas bangsa-bangsa lainnya di dunia.
Secara khusus, ia menguraikan pula beberapa agenda kongkrit yang diupayakan selama keketuaan Indonesia, termasuk diantaranya peningkatan kinerja dan kapasitas arsitektur regional dalam bidang hak asasi manusia.
Selain peningkatan kerjasama maritim (khususnya di Laut China Selatan, yang mengarah pada pembentukan kode preilaku (code of conduct), rencana penjagaan perdamaian, penanggulangan bencana kemanusiaan dan alam.
Terkait dengan masalah penataan arsitektur kerja sama regional, Indonesia terus mengupayakan penguatan KTT Asia Timur (EAS), dimana dengan masuknya AS dan Rusia, maka EAS diharapkan dapat menjadi forum dan mekanisme perimbangan kekuatan dapat ditata melalui perencaan multilateral normatif dengan mengedepankan cara-cara non-militer.
Anggota parlemen dari Partai Buruh Inggris, John Spellar, yang saat ini dikenal sebagai menteri luar negeri bayangan dan menteri kantor persemakmuran, yang sebelum Pemilu 2010 menjabat sebagai menteri transportasi dan menteri urusan Irlandia Utara bertindak sebagai moderator.
Peserta diskusi berasal dari berbagai kalangan, seperti antara lain, anggota parlemen Inggris, anggota korps diplomatik, mahasiswa dan beberapa lembaga swadaya masyarakat,dan pemerhati Indonesia yang berbasis di London.
(T.H-ZG/H-AK/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
