"Meskipun koalisi partai politik pendukung pemerintah sudah rujuk setelah terjadi konflik pada saat mengusulkan hak angket pajak, tapi tetap rawan terjadi riak-riak," katanya pada diskusi "Dialektika: Golkar-PKS Dikat, Penuntasan Berbagai Kasus Mandeg" di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.
Menurut Bambang, rujuk koalisi yang dilakukan saat ini semu karena kepentingan partai politik berbeda-beda.
Anggota Komisi III DPR RI ini menyebut riak-riak itu diantaranya akan muncul dalam pembahasan Rancangan Undang Undang tentang Keistimewaan Yogyakarta.
"Sebagian besar masyarakat Yogyakarta menginginkan penetapan Sultan sebagai gubernur. Suara Golkar bersama suara rakyat Yogyakarta," katanya.
Namun, Partai Demokrat dan beberapa parrtai anggota koalisi menginginkan pemilihan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
Perbedaan pandangan ini, kata dia, sangat berpotensi menimbulkan riak-riak.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Mohammad jafar Hafsah mengatakan, pembentukan koalisi partai-partai politik pendukung pemerintah, sasarannya guna mendukung pemerintah agar berjalan efektif dan efisien. Dan itu tidak hanya terjadi di eksekutif tapi juga di legislatif.(*)
R024/S019
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2011
