Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Benteng Kedaulatan (BK) Farhan Effendy menyambut baik putusan Menteri Pemuda dan Olahraga  Andi Mallarangeng soal penarikan fasilitas dan dukungan terhadap pengurus PSSI yang digawangi oleh Nurdin Halid dinilai tepat, bahkan langkah tersebut dinilai cukup mantap.

"Itu merupakan keputusan berani dan saya yakin di dukung oleh seluruh seluruh rakyat Indonesia, khususnya pecinta bola Indonesia," kata Farhan Effendy, yang juga mantan aktivis mahasiswa 98 di Jakarta, Selasa (29/3).

Menurut Farhan, pihaknya sudah lelah melihat kinerja Nurdin Halid dan kawan-kawan. Harusnya mereka berkaca diri. Ini merupakan pilihan terbaik baginya, ketimbang harus didemo oleh para sporter yang marah karena ketidakmampuan  dalam  mengurusi persepakbolaan nasional.

"Rakyat sangat faham, disamping para pengurus PSSI ini tidak ada yang faham tentang bola. Mereka semua adalah pemain politik," ujarnya.

Farhan mengharapkan, pengurus PSSI harus sadar, bahwa bola sudah dimiliki oleh semua rakyat. Mencederai bola berarti mencederai rakyat. Mempermainkan urusan sepakbola sama juga mempermainkan rakyat. Menghambat kemajuan prestasi sepakbola berarti sama dengan berkhianat terhadap bangsa.

"Kami senang dan sangat mendukung dengan ketegasan pemerintah lewat Menpora dalam mengatasi kemelut PSSI.," demikian Farhan.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah bersama dengan KONI-KOI menyatakan tidak lagi mengakui legitimasi PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid terkait dengan kegagalan menggelar kongres PSSI sesuai dengan instruksi FIFA.

Andi Mallarangeng usai bertemu Ketua KONI-KOI Rita Subowo di kantornya di Senayan, mengatakan tidak mengakui PSSI dibawah kepengurusan Nurdin Halid untuk mencegah hal-hal yang bisa menyebabkan terulangnya kegagalan kongres PSSI akibat kericuhan.

Hal tersebut menurutnya bisa terlihat dari ketidak-tertiban di dalam penentuan hak suara, distribusi undangan, penentuan peraturan pemilihan, agenda kongres serta tidak adanya pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan kongres (26/3).

Sementara itu, Nurdin Halid menegaskan, tidak ada dalam aturan PSSI ini harus diakui oleh pemerintah.

"Tidak ada dalam konstitusi PSSI bahwa kami harus diakui pemerintah. Itu hak pemerintah tetapi kami tidak harus mematuhinya," kata Nurdin didampingi sejumlah pengurus teras PSSI.(*)
(R009/K004)

Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011