Karena itu sudah kebijakan pemerintah, apa pun yang sudah menjadi kebijakan pemerintah itu harus kita konsekuen melaksanakannyaJakarta (ANTARA News) - Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi berharap tidak ada pihak mana pun yang menganggu aset negara yang kini dikelola oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
Di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu, Sudi mengatakan Kementerian Sekretaris Negara segera melakukan pengecekan terhadap aset negara yang dikelola PSSI menyusul keputusan pemerintah yang tidak mengakui lagi PSSI di bawah kepengurusan Nurdin Halid dan dihentikannya pelayanan serta fasilitas kepada kepengurusan PSSI saat ini.
"Tentu ada yang bertugas untuk itu. Kita berharap semuanya tidak ada yang menganggu aset-aset itu," ujar Sudi.
Pemerintah, lanjut dia, tentu akan konsisten melaksanakan keputusan berkaitan dengan PSSI itu dan segala aktivitas serta program kegiatan yang sebelumnya telah dijadwalkan oleh PSSI akan diambilalih oleh Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga.
"Karena itu sudah kebijakan pemerintah, apa pun yang sudah menjadi kebijakan pemerintah itu harus kita konsekuen melaksanakannya," katanya.
Menurut Sudi, selanjutnya fasilitas dan pelayanan pemerintah akan diberikan kepada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga yang mengambilalih semua kegiatan PSSI.
"Keberlanjutan program yang sudah jalan apakah itu sebagian atau semuanya tentu kita akan tetap memfasilitasi sesuai rekomendasi Kementerian Olah Raga," ujarnya.
Untuk setiap pertandingan sepak bola yang tadinya berada di bawah naungan PSSI seperti Liga Super Indonesia (LSI), Sudi mengatakan, nantinya Kementerian Pemuda dan Olahraga bisa langsung berkoordinasi dengan pengelola Gelora Bung Karno Senayan.
Meski demikian, Sudi mengatakan, tidak diperlukan penyegelan kantor PSSI yang kini telah ditinggalkan oleh pengurus di bawah Nurdin Halid yang tak lagi diakui oleh pemerintah.
(*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2011
