"Gelora adalah aset milik pemerintah. Dengan dibekukannya kepengurusan PSSI saat ini, maka kami tidak akan memfasilitasi lagi seperti sebelumnya," kata Menpora di Jakarta, Kamis saat dikonfirmasi terkait penolakan PSSI untuk meninggalkan kantornya.
Pemerintah melalui Pengelola Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (30/3) telah mengirimkan surat secara resmi ke PSSI yang salah satu isinya adalah meminta PSSI menghentikan semua kegiatan di bangunan aset milik negara itu.
Surat dengan nomor B 104/PPKGBK/Dirut/03/2011 itu, diantarkan oleh Direktur Pengembangan dan Pengelolaan Usaha Komplek GBK, M. Nigara, dan diterima oleh Direktur Hukum dan Peraturan PSSI Max Boboy.
Meski Menpora telah menyatakan tidak lagi memfasilitasi PSSI, namun tidak memberikan batas waktu yang jelas sampai kapan PSSI dibawah kepemimpinan Nurdin Halid harus meninggalkan kantor yang berada di Pintu X-XI Gelora Bung Karno itu.
"PSSI dibawah kepemimpinan Nurdin Halid akan berakhir 19 April nanti. Kita tunggu saja," kata mantan juru bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Ditanya gugatan yang akan dilakukan oleh pihak PSSI terkait dengan pembekuan asosiasi sepak bola Indonesia, pria asal Makassar itu hanya tersenyum dan memberikan jawaban yang singkat. "Itu biasa," ucapnya.
Untuk masalah penghentian aliran dana untuk PSSI, kata dia, tetap dilakukan hingga kepengurusan PSSI baru terbentuk. Pada tahun ini dana yang akan dikucurkan ke PSSI sebesar Rp25 miliar. Jumlah tersebut naik Rp5 miliar dibandingkan dana yang diberikan tahun 2010 lalu.(*)
(T.B016/C004)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
