"Negeri ini sangat memerlukan infrastruktur untuk menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tanpa peran swasta saya kira sulit untuk mencapai tujuan itu," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo B. Sulisto, usai konferensi pers Indonesia International Infrastructure Confrence and Exhibition (IIICE), di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis.
Menurut Suryo, pemerintah seharusnya membuka tangan dengan lebar bagi swasta yang menyatakan minat untuk membantu pemerintah mempercepat realiasasi pembangunan infrastruktur itu.
Pada 2011, pemerintah menawarkan sebanyak 16 proyek PPP senilai 32,4 miliar dolar AS melalui penyelenggaraan IIICE 2011 pada 12-14 April di Jakarta Convention Center, Jakarta, Bappenas, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kadin Indonesia.
Ke-16 proyek tersebut meliputi, proyek pembangunan Jembatan Selat Sunda senilai 25 miliar dolar AS, proyek pembangkit listrik swasta (IPP) di Jawa Tengah senilai 3 miliar dolar AS, sarana angkutan kereta batu bara Purukcahu-Bangkuang, Kalimantan Tengah senilai 2,1 miliar dolar AS.
Selanjutnya proyek pembangunan jalur kereta api Manggarai-Bandara Soekarno-Hatta 735 juta dolar AS, proyek pembangunan jalan tol Medan-Kuala Namu Sumatera Utara senilai 475 juta dolar AS, jalan tol Pandaan-Malang 252 juta dolar AS, proyek penyediaan air bersih Umbulan, Jawa Timur 204 juta dolar AS, proyek air bersih Jatiluhur 189 juta dolar AS, jalan tol Soreang-Pasir Koja 102 juta dolar AS.
Proyek pengaturan pembuangan limbah padat di Bandung 86 juta dolar AS, pembangunan bandara propinsi Banten 85 juta dolar AS, proyek penyediaan air bersih, Bali senilai 59 juta dolar AS, pelabuhan kapal pesiar Tanah Ampo, Karang Asem, Bali 36 juta dolar AS, penyediaan air minum di Pondok Gede 22 juta dolar AS, penyediaan air minum Maros 12,9 juta dolar AS, dan proyek pengaturan pembuangan limbah padat di Surakarta 7,4 juta dolar AS.
Menurut Suryo, pemerintah menyadari betul bahwa dana APBN sangat tidak mencukupi untuk membiayai pembangunan infrastruktur tersebut.
Hingga 2015 setidaknya dibutuhkan dana sekitar Rp2.000 triliun untuk membangun infrastruktur, yang sebagian besar harus diperoleh dari swasta.
"Sudah saatnya kita membuka pola pikir bahwa dengan keterlibatan swasta akan sangat membantu pemerintah mengatasi masalah pendanaan," ujarnya.
Ia berharap pemerintah tidak khawatir memberikan peluang bagi swasta terjun dan mendapat keuntungan yang layak dari proyek-proyek yang masuk dalam pola kemitraan karena itu merupakan daya tarik bagi investor.
"Mereka menanam modal, mengambil resiko, menanggung biaya pinjaman perbankan, jadi wajar mendapat keuntungan yang layak. Toh...juga setelah dalam periode tertentu infrastruktur tersebut dikembalikan kepada pemerintah," ujarnya.(*)
(T.R017/A023)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
